NABIRE – Masyarakat Nabire yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat meminta kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah agar kembalikan Lukas Enembe (LE), Gubernur Papua secara utuh ke tengah masyarakat di Papua. Karena, LE sebagai putera terbaik Papua yang ada sementara ini sehingga masyarakat meminta pemerintah untuk pulangkan Enembe ke Papua untuk membangun masyarakatnya di Provinsi tertimur ini. Masyarakat juga menilai kasus yang tengah dihadapi Gubernur Papua sebagai pembunuhan karakteristik orang Papua oleh pemerintah. Masyarakat juga menilai persoalan yang dihadapi Enembe sebagai tindakan kriminalisasi yang bermuara politisasi menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua.Masyarakat yang tergabung di dalam Relawan Lukas Enembe for Papua dalam orasinya di halaman gedung Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Selasa (19/9) meminta pemerintah Indonesia agar mengembalikan LE secara utuh ke Papua. Masyarakat menilai, masalah yang tengah didera Enembe sebagai bentuk kriminalisasi dari pemerintah menjelang Pilgub. Sebab, selama ini, tidak terbesit isu dugaan kasus korupsi oleh Lukas Enembe, tidak ada pemeriksan  dari BPK dan KPK yang menyelidiki kasus korupsi. Masalah yang dihadapi Enembe, masyarakat menilai sebagai tindakan kriminalisasi terhadap LE oleh pemerintah pusatGermanus Goo dalam orasinya mengatakan, selama ini rajin membaca koran tetapi selama itu pula tidak pernah membaca dan mendengar bahwa KPK sedang telusuri kasus korupsi LE, adanya pemeriksanaan penyelewengan dana Otsus Papua dan temuan korupsi. Tetapi masyarakat kaget karena tiba-tiba LE dihadapkan dengan kasus korupsi oleh pemerintah pusat.Kepala Suku D3N, Ayub Wonda dalam orasinya mengatakan, orang Papua merupakan bagian dari bingkai NKRI. Karena itu, masyarakat meminta agar pemerintah memperlakukan orang Papua sama dengan orang Indonesia lainnya. Masyarakat Papua meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan Lukas Enembe secara utuh.Wakil dari mahasiswa mempertanyakan, apakah tidak ada penyidik di Papua sehingga harus berurusan ke pusat. Wakil mahasiswa meminta penjelasan, mengapa LE harus diperiksa di Jakarta, bukan di Papua.Wakil perempuan, Eni Mote menyatakan, sebagai seorang ibu yang mengandung dan melahirkan seorang manusia, sakit kalau anak Papua, diperiksa di Jakarta. Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua yang tengah membangun orang Papua di atas tanahnya sendiri. Karena itu, sebagai ibu sakit apabila diperlakukan seperti itu.Sebagai seorang ibu, Eni meminta agar pemerintah pusat mengembalikan Lukas Enembe secara utuh ke Papua karena masyarakat Papua sedang merindukan sosok pemimpin seperti Enembe untuk melanjutkan pembangunan di tanah Papua.Relawan untuk LE for Papua, saat demo ke DPRD Kabupaten Nabire menyampaikan 5 tuntutan kepada Kepolisian RI. Tuntutan masyarakat tersebut ditandatangani tokoh-tokoh elemen masyarakat seperti, kepala suku, adat, perempuan, pemuda, agama, dan mahasiswa.Dalam tuntutan tersebut, masyarakat meminta untuk hentikan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua, hentikan pembunuhan terhadap karakter pemimpin Papua masa kini dan masa akan datang, hentikan politisasi pendidikan di Papua.Apabila tuntutan dari masyarakat Papua tersebut tidak ditanggapi, maka masyarakat Papua akan memboikot Pilkada serentak tahun 2018, Pemilihan Umum Legislatif (Pileg)2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Tanah Papua.Tiga tuntutan dan pernyataan sikap masyarakat disampaikan Koordinator Lapangan Relawan untuk LE for Papua, Otnel Pakage kepada DPRD Nabire yang diterima Plh Sekretaris DPRD, Rudolf Isak Furimbe, karena pimpinan, anggota DPRD Kabupaten sedang melaksanakan tugas ke luar daerah, bersama Sekwan.Furimbe saat itu mengatakan, pernyataan sikap dan tuntutan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD akan diteruskan kepada pimpinan dewan setelah tiba kembali. Furimbe hanya menerima masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke dewan dalam kapasitas sebagai pelaksana harian, sehingga akan diteruskan kepada pimpinan dewan. (ans)