NABIRE - Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Papua dan Papua Tengah, Melkizedek L. Rumawi meminta agar semua pihak tidak ada lagi perbedaan pendapat. Tetapi harus duduk sama–sama dan mendukung kebijakan pemerintah soal Pemekaran Provinsi Papua Tengah (PT) yang beribukota di Nabire.

Sebab dengan penetapan ibukota Provinsi PT di Nabire, maka semua pihak harus duduk bersama menyatukan pikiran soal pembentukan Daerah Otomi Baru (DOB) yakni Kotamadya Nabire, Kabupaten Nabire Timur dan Kabupaten Lembah Jago di wilayah barat Nabire.

Dengan hadirnya kota madya dan dua kabupaten baru, secara otomatis ada pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di kampung–kampung. Dengan kata lain, yang tidak bisa menjadi bisa atau yang susah menjadi gampang.

“Dengan hadirnya kota madya dan dua kabupaten di Nabire perlu ada kerjasama dengan pemerintah. Untuk itu marilah kita duduk bersama dan menyatukan semua pikiran dan barisan. Karena beda pendapat itu hal yang wajar di alam demokrasi. Namun perbedaan itu merupakan kekuatan bagi kita semua untuk menghadirkan impian satu kota madya dan dua kabupaten lagi,” kata Melkizedek L. Rumawi selaku Ketua Badan Musyarawah Adat Provinsi Papua dan Papua Tengah kepada Papuapos Nabire, Senin (1/8/22).

Kata dia, dengan kehadiran satu kota madya dan dua kabupaten baru lagi, sesungguhnya untuk mensejahterakan masyarakat dan itu sangat penting. Sehingga kita harus memahami bahwa kepentingan masyarakat itu yang lebih penting dari segalanya.

Selaku Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Papua dan Papua Tengah dirinya meminta kepada semua pihak agar membuang jauh rasa perbedaan. Dan dengan lapang dada kita terima Provinsi Papua Tengah guna mewujudkan kehadiran Kota Madya Nabire dan dua kabupaten baru. (des)