NABIRE – Mensikapi pertikaian antar suku yang terjadi di Topo dan telah menelan korban jiwa, diharapkan semua pihak untuk bisa menahan diri tidak melakukan tindakan-tindakan yang berujung akan merugikan dirinya sendiri. Terhadap para pelaku kejahatan, perlu diproses hukum positif yang berlaku di negara ini. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

Hal ini seperti disampaikan mantan Bupati Intan Jaya dua periode yang kini menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Papua Tengah, Natalis Tabuni, SS, M.Si, ketika menghubungi media ini, Kamis (8/6/23) kemarin.

Lebih lanjut dirinya menekankan perlunya dilakukan proses hukum positif terjadap para pelaku kejahatan dalam perselisihan antar suku di Topo ini. Kata dia, tidak mungkin dalam setiap kehidupan orang melakukan pelanggaran-pelanggaran seenaknya lantas ujungnya hanya dibawa ke ranah adat saja. Jika yang dilakukan seperti ini terus, lanjut dia, kedepan orang akan menganggap seenaknya melakukan pembunuhan atau tindakan kejahatan lainnya.

Namun ketika akan membawa persoalan ini diselesaikan secara adat, kata dia, bisa saja. Namun proses hukum positif tetap berjalan. Karena kalau setiap persoalan diselesaikan selalu dengan adat, imbasnya nanti hukum positifnya akan lemah. 

“Jadi pelau-pelaku kejahatan dilokalisir, lalu sanksi hukum positif harus diberlakukan terhadap mereka,” ujarnya. 

Hal kedua, kata Natalis Tabuni, semua pihak agar percayakan kepada pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten yang tentu akan punya niat baik menyelesaikan persoalan dengan baik. 

“Baik masyarakat Dani, masyarakat Mee, masyarakat Moni dan suku-suku kerabat semua menahan diri supaya aparat keamanan dan pemerintah bisa selesaikan persoalan dengan baik sehingga tidak akan timbul korban lagi. Para kepala suku maupun kaum intelektual menjadi satu untuk menyelesaikan persoalan itu,” harapnya. (ros)