NABIRE - Puluhan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) menggelar aksi penyampaian aspirasi di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Tengah, Selasa (15/9/2026). Dalam aksi tersebut, para pelajar menyuarakan tuntutan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihapus dan anggarannya dialihkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan gratis.

Aspirasi para pelajar diterima langsung Kepala Disdikbud Papua Tengah, Nurhaidah. Ia mengatakan seluruh tuntutan yang disampaikan telah didengar dan akan diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan.

“Kami sudah mendengarkan semua aspirasi adik-adik. Terima kasih menyampaikannya dengan baik. Semua kami tampung dan teruskan ke DPR dan BGN,” ujar Nurhaidah.

Nurhaidah menjelaskan, Disdikbud Papua Tengah tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan program MBG. Menurutnya, program tersebut merupakan program pemerintah pusat yang berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) dan didukung anggaran APBN.

Sementara itu, kata dia, Disdikbud lebih banyak berperan dalam penyediaan data pendidikan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. “Yang mengelola MBG adalah BGN. Kami hanya memberikan data pendidikan,” jelasnya.

Karena itu, aspirasi mengenai penghentian MBG maupun pengalihan anggarannya, menurut Nurhaidah, akan disampaikan kepada lembaga terkait agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Menanggapi tuntutan pendidikan gratis, Nurhaidah menyampaikan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menjalankan program bantuan pendidikan bagi pelajar. Program tersebut mencakup jenjang SMP, SMA, SMK dan SLB, termasuk dukungan terhadap asrama.

Selain pembiayaan pendidikan, Disdikbud Papua Tengah juga memprioritaskan pemerataan tenaga pendidik, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

Menurut Nurhaidah, keberadaan guru di wilayah-wilayah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan pendidikan dapat dirasakan secara merata.

Nurhaidah juga mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib. Ia menilai penyampaian pendapat secara langsung menjadi bagian dari ruang dialog antara pelajar dan pemerintah.

Dengan demikian, tuntutan SPWP terkait MBG dan pendidikan gratis tidak berhenti di tingkat Disdikbud Papua Tengah. Aspirasi tersebut akan diteruskan kepada DPR dan BGN sebagai pihak yang dinilai memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya. (amd)