NABIRE - Bebearapa bulan lalu telah terjadi sengketa tanah di wilayah Distrik Uwapa (Topo). Pada tingkat penyelesainnya juga disepakati akan dilakukan pemasangan tapal batas yang jelas. Pemasangan tapal batas yang jelas direncanakan akan dihadiri Pj Gubernur Papua Tengah, Bupati Nabire, Dandim 1705/Nabire, Kapolres Nabire dan para kepala suku.

Hanya saja, hingga saat ini rencana pemasangan tapal batas itu belum juga terealisasi. Hal ini membuat Kepala Suku Besar Provinsi Papua Tengah Wilayah Meepago, Melkias Keiya, SH.Mc kembali pertanyakan hasil kesepakatan tersebut. Dirinya mempertanyakan agar jelas bagi semua pihak dan kedepan tidak ada lagi keributan soal tapal batas.

Selaku kepala suku besar wilayah Meepago dirinya meminta dan mempertanyakan hasil kesepakatan tapal batas yang pernah disepakati di Polres Nabire pada dua bulan lalu. Pada saat itu disampaikan langsung oleh Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si kepada semua pihak yang hadir.

“Selaku kepala suku meminta harus ada keseriusan dari pemerintah untuk hadir dan memasang pilar tapal batas yang dihadiri semua kepala suku dan masyarakat,” ujar Kepala Suku Besar Provinsi Papua Tengah Wilayah Adat Meepago, Melkias Keiya, SH.Mc kepada Papuapos Nabire, Rabu (18/10/23) di Kota Nabire.

Kata dia, sudah memasuki dua bulan lebih berjalan, selaku kepala suku besar wilayah adat Meepago melihat belum ada keseriusan. Sehingga dirinya kembali mempertanyakan hal ini agar jelas bagi semua pihak. Karena tugas pemerintah dan kepala suku mencari solusi agar masyarakat selalu merasa nyaman.

Lebih lanjut dikatakan, saat pemasangan tapal batas tidak boleh dihadiri oleh satu pihak saja. Tetapi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Bupati Nabire, Dandim Nabire dan Kapolres Nabire bersama para kepala suku dapat memfasilitasinya dengan menghadirkan seluruh masyarakat terkait guna melihat dan menyaksikan tapal batas yang akan ditanam.

Dirinya sebagai kepala suku kembali mempertanyakan kepastian waktu dan keseriusan dari pemerintah. Sebab penyelesaian tabal batas di Topo merupakan tugas bersama yang harus diseriusi bersama. Agar daerah kita di wilayah Provinsi Papua Tengah ini tetap nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. (des)