NABIRE – Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak untuk Pemilihan anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) dan akan disusul demgam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dalam tahun 2024, harus ada jaminan bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak di daerah-daerah konflik di tanah Papua berjalan secara aman, tertib dan lancar. Sebab, apabila tidak ada jaminan, dikuatirkan bergejolak sehingga akan mengganggu pelaksanaan Pemilu serentak di daerah-daerah konflik.

Selama bergejolak, pelaksanaan pesta demorasi di daerah-faera konflik seperti Intan Jaya, Puncak, Nduga, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang dan kabupaten lain di tanah Papua tidak akan berjalan normal sehingga gagal melaksanakan pesta demokrasi dengan tenang dan aman.

Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Dewan Pengurus Daerah (DPD)  Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Nabire, Norberth Mote di Nabire, Jumat (14/10) siang mengatakan pemerintah dan negara harus memberikan jaminan bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 akan berjalan aman dan sukses di daerah-daerah konflik di tanah Papua. Kalau tidak, pelaksanaan pesta demokrasi di daerah-daerah konflik tidak akan aman, akan berdampak pada kegagalan pemerintah melaksanakan pesta demokrasi di daerah-daerah konflik di Bumi Cenderawaasih.

Mote menambahkan pemerintah dan negara berkewajiban menciptakan situasi yang aman dan damai sehingga tidak ada lagi gangguan dan konflik menjelang, selama dan pasca Pemilu serentak pertama di tanah air ini.

Mantan Ketua DPD KNPI Nabire ini mengingatkan, pelaksanaan Pemilu serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 nanti merupakan pesta demokrasi Pemilu-Pilpres dan Peilkada) serentak  pertama sehingga harus dilaksanakan dengan aman, damai dan lancar. Sebelumnya, pestaa demokrasi untuk pemilihan kepala daerah dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan Pilkada, tetapi Pemilu serentak tahun 2024, kita akan memiliki kepala daerah di seluruh Indonesia secara serentak untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota.

Menurut Mote selama ini terjadi konflik di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) karena ada dua kombatan yang bertikai. Dua kombatan tersebut yakni kombatan TNI/Polri melalui Satgas dan kombatan TPN/OPM. Oleh sebab itu, dua kombatan ini diminta mengambil sikap tegas untuk menciptakan suasana  aman dan damai di Papua.

Untuk menciptakan suasana yang aman di Papua terutama menjelang dan selama pelaksanaan Pemilu Serentak, Mote menghimbau negara melalui institusi pemerintah mengambil kebijakan tegas untuk menarik pasukan aparat TNI/Polri yang ditugaskan ke daerah-daerah konflik. Sementara kombatan TPN/OPM juga menyatakan sikap untuk menarik diri dan menyatakan tidak akan mengganggu masyarakat dan keamanan di wilayah-wilayah konflik.

Sebab, Mote menilai masyarakat tidak tenang dan banyak warga mengungsi ke luar daerahnya karena masyarakat melihat banyak tentara dan polisi sehingga takut dan keluar, memberi kesan masyarakat, banyak tentara dan polisi karena ada perang. Masyarakat keluar dan mengungsi karena takut, susananya seperti ada perang. Oleh sebab itu, untuk memberi ketenangan kepada warga agar dapat mengikuti Pemilu Serentak dengan tenang, negara melalui pemerintah menarik pasukannya dari Bumi Papua.

Sementara kepada kombatan TPN/OPM diminta untuk tidak mengganggu ketenangan masyarakat setempat agar masyarakat bebas beraktifitas karena daerah aman, tidak ada lagi konflik antara dua kombatan.

Ketua MPI DPD KNPI Nabire sebagai salah satu tokoh pemuda di daerah ini meminta agar kondisi adanya rasa aman di daerah konflik ini perlu dilaksanakan sebelum Pesta Demokrasi dimulai, agar tidak ada lagi konflik di tengah masyarakat dan warga yang telah mengungsi dapat kembali ke kampung halamannya supaya hak mereka sebagai warga negara Indonesia untuk dipilih dan memilih terwujud secara aman dan terlaksana dalam suasana damai.


Sosialisasi Pemilu


Menyinggung pelaksanaan Pemilu Serentak di Papua, Ketua MPI DPD KNPI Nabire, Norbert Mote meminta kepada dua lembaga penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU)dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mensosialisasikan semua aturan, syarat dan sistim pemilu dengan benar dan tepat kepada masyarakat hingga menyentuh sampai kepada masyarakat lapisan bawah agar pelaksanaan pesta demokrasi dapat dipahami secara baik dan benar di kalangan masyarakat. Mote menyarankan, sosialisasi tidak hanya kepada kelompok terbatas dan hanya sekali dua kali tetapi terus melakukan sosialisasi secara kontimyu hingga ke daerah-daerah terpencil.

Mote juga meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk terbuka kepada KPU, Bawaslu dan masyarakat menyangkut data kependudukan di daerah masing-masing sehingga kemudian hari tidak menimbulkan masalah kependudukan. Pesta demokrasi menyangkut kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, KPU, Bawaslu dan Dinas Dukcapil harus bekerja keras dan transparan sehingga setiap penduduk di setiap kampung, distrik dan kabupaten dapat menyalurkan suaranya saat pelaksanaan Pemilu (Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada) tahun 2024.

Tokoh pemuda ini mengingatkan kepada KPU, Bawaslu dan Dukcapil untuk kordinasi dan terbuka selama mempersiapkan pelaksanaan pesta demorasi agar, semua warga yang berhak memilih dapat menyalurkan haknya saat pemungutan suaranya. Tentu hal ini untuk mencegah agar tidak ada lagi keributan dan konflik saat pelaksanaan Pemilu. (ans)