NABIRE – Persoalan yang terjadi di Puskesmas Sanoba yang berimbas tidak beroperasinya pelayanan kesehatan bagi masyarakat beberapa hari lalu, harus segera diselesaikan. Karena Puskesmas Sanoba ini merupakan sarana pelayanan publik yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.   Hal ini seperti dikemukakan pemerhati bidang kesehatan yang juga staf di Dinas Kesehatan Nabire, Melky Windesi, kepada media ini, Jumat (13/3) kemarin. “Saya mendapat informasi bahwa Puskesmas Sanoba kembali ditutup tanpa ada pelayanan sudah 3 hari. Tidak beroperasinya Puskesmas imbas dari persoalan di dalam yang belum terselesaikan,” ujarnya. Kepala Puskesmas Sanoba, Steven Mareku saat dikonfirmasi terkait hal ini, dengan singkat menuturkan bahwa dirinya akan menyelesaikan persoalan ini besok. “Saya akan selesaikan persoalan itu besok, nanti saya informasikan lagi,” ujar Kapus Sanoba saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (13/3).  Kembali dituturkan Melky Windesi, setiap pimpinan instansi mengetahui karakter anak buahnya. Kenyataan yang terjadi kini, terjadi persoalan di Puskesmas Sanoba. Yang menjadi pertanyaan, kenapa persoalan itu tidak diselesaikan secepatnya. Padahal Puskesmas menjadi sarana pelayanan publik. Lebih lanjut dikatakan, dengan adanya persoalan yang ada ini, Kepala Dinas Kesehatan Nabire dituntut secepatnya menyelesaikan persoalan agar Puskesmas Sanoba kembali beroperasi melayani masyarakat. Kadinkes diminta untuk tidak sibuk mempersiapkan pembangunan Puskesmas baru, tetapi yang lebih penting adalah menyelesaikan Puskesmas yang bermasalah ini. “Apakah pembangunan gedung Puskesmas baru itu lebih penting dari menyelesaikan persoalan Puskesmas Sanoba yang berbuntut pemalangan,” katanya. Jika SK Kepala Puskesmas dikeluarkan oleh bupati, lanjut Melky Windesi, diharapkan bupati untuk segera mensikapi persoalan ini karena ini penting demi pelayanan masyarakat. Bupati diharapkan tidak membuat namanya tercoreng hanya karena menempatkan orang pada posisi tertentu.  “Jika jabatan dipolitisir maka yang akan menjadi korban adalah rakyat. Di akhir masa jabatannya, seharusnya bupati menaikkan pamor nama baiknya sehingga menjadi poin untuk mencalonkan diri pada periode berikutnya,” ujar Melky Windesi.(ros)