NABIRE - Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Nabire Yufinia Mote, S.SIT saat menghadiri Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik, Selasa (14/11) pukul 09.00 WIT bertempat di aula Kantor DPPPA, selaku pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik mengatakan, bila dicermati persentase peran dan posisi perempuan, baik di bidang politik maupun di jabatan publik masih jauh dari jumlah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, tentang Keterwakilan Perempuan. Katanya, di bidang politik perolehan kursi anggota legislatif 2014 sampai 2019 DPR-RI perempuan 97 orang atau 17,3%, sedangkan laki-laki mencapai 86,3%, DPD–RI perempuan mencapai 25,8%, DPRD Provinsi perempuan mencapai 14,6%, kemudian untuk DPRD perempuan kabupaten/kota mencapai 14,2%, sedangkan untuk Kabupaten Nabire sendiri anggota Legislatif perempuan mencapai 20%. Sedangkan, di bidang jabatan publik presentase peran dan posisi perempuan masih jauh kesenjangannya. Berdasarkan dari data dari BKN Tahun 2014 Eselon I untuk perempuan 125 orang, Eselon II 2.295, Eselon III 4.163, dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa peran dan posisi perempuan baik di bidang politik maupun jabatan publik perlu diperjuangkan lebih giat lagi. “Jadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih sangat jauh, sehingga perlu untuk diperjungkan lagi, dan kita harus bisa mewujudkan cita-cita kaum perempuan,” ungkapnya. Lanjutnya, kegiatan perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik merupakan suatu upaya untuk membangun komitmen dan strategi bersama untuk meningkatkan kualitas peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik di masa sekarang dan masa mendatang. Terutama, menyongsong pesta demokrasi tahun 2019. Dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, maka jumlah perempuan lebih banyak dan bila dikelola dengan baik, perempuan merupakan kekuatan besar dan bisa berpartsipasi lebih baik lagi dalam membangun negeri ini, khususnya dalam membangun Kabupaten Nabire. “Ini merupakan satu peluang untuk kita, karena jumlah perempuan itu lebih banyak, tetapi peluang untuk menduduki jabatan sebagai legislatif maupun sebagai eksekutif di bidang jabatan publik masih sangat kurang, dan untuk menjawab tantangan-tantangan seperti ini,” ujarnya. “Kita tidak bisa hanya melemparkan kepada organisasi-organisasi, pemerintah, organisasi politik ataupun siapa saja. Tetapi hal itu kembali kepada pribadi kita, diri kita, bagaimana kita membaca peluang yang ada dan mau bekerjasama dengan siapa saja. Artinya tidak menutup diri dan mau bekerjasama dengan siapa saja,” tambahnya. Menurutnya, yang menjadi kendala saat ini di kaum perempuan, khususnya di Kabupaten Nabire adalah kurangnya kekompakan, soliditas antara kaum perempuan. Saling mendukung ini agak susah saat ini, karena semua punya keinginan dalam hati untuk menjadi yang terbaik, sehingga kadang untuk saling mendukung masih agak susah. (cad)