NABIRE – Antrian panjang yang masih terjadi di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah ini perlu dievaluasi. Pasalnya, pasca kejadian di SPBU 01 Oyehe beberapa waktu lalu hingga penegakkan yang dilakukan Polres Nabire belum membuahkan hasil.

Menurut Sekretaris Komisi C DPRD Nabire, Rohedi M. Cahya, beberapa pertemuan sudah digelar bersama DPRD, Kepolisian, Pemkab, Pertamina hingga pihak SPBU beberapa waktu lalu telah menyetujui beberapa kesepakatan.

Namun hingga hari ini kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan. Bahkan setelah pertemuan, dengan para sopir lintas dan yang dianggap berada di tengah sebagai solusi ternyata hanya sebatas pertemuan.

“Tidak ada solusi sampai hari ini, nyatanya masih banyak antrian panjang yang terjadi SPBU. Tentunya hal ini sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengendara yang melintas di sekitar SPBU,” tutur Rohedi, Rabu  (05/10/202).

Rohedi juga mengaku ada keluhan dari masyarakat pengguna BBM subsidi, yang mengantri seminggu sekali atau antrinya begitu panjang dan memakan waktu. 

Kata mantan Ketua Komisi A ini, kejadian antrian di SPBU perlu dievaluasi lagi. Para pihak yang bertanggungjawab harus kembali duduk bersama untuk mencarikan sulusi terbaik. 

“Harus kembali duduk bersama untuk cari jalan keluarnya. Sebab antrian ini tidak pernah berhenti sampai saat ini maka pemerintah dan pihak berkompeten jangan sampai bosan menanggapi persoalan antrian di SPBU,” ujarnya.

Penyebabnya, kata Rohedi, Pemkab Nabire sepertinya tidak serius menanggapi persoalan tesebut dan hanya ingin melimpahkan kepada pihak kepolisian, padahal polisi sifatnya penindakan. Pihak SPBU dan Pertamina juga dinilai mati rasa dan hanya melihat dari nilai profit (keuntungan) dan target terpenuhi. 

Hal ini menimbulkan kecemburuan dari para sopir atau konsumen BBM subsidi. Maka timbul penilaian negativ oleh para sopir dan konsumen yang menilai Pertamina dan SPBU bertindak semena-mena.

“Misalnya, antrian panjang dan bukan hanya sopir yang antri berulang kali tetapi motor juga. Lalu kadang antrian sudah dekat giliran dibilang BBM habis, padahal kebutuhan dan kesibukan masyarakat tinggi, yakni antar anak sekolah dan sebagainya. Maka kesimpulannya yang antri terus menerus untuk dijual kembali,” katanya menjelaskan.

Lanjutnya, jika tidak ada solusi yang diberikan maka Pemkab Nabire diminta menghentikan penjualan BBM di pinggir jalan. Sebab BBM itu didapat dari BBM subsidi yang diperoleh dari antrian, imbasnya konsumen lain tidak kebagian.

“Jadi kalau tidak ada solusi, tutup saja, Pemkab Nabire harus berani ambil langkah,” pungkasnya. (tian)