NABIRE - Pungutan uang pendaftaran murid baru di awal tahun pelajaran sangat memberatkan orang tua wali murid. Sementara para politikus dalam kampanye selalu menyebutkan pendidikan dan kesehatan itu didapatkan oleh masyarakat secara gratis. Namun kenyataan di lapangan yang dihadapi oleh masyarakat selalu beda.   Diharapkan pemerintah Kabupaten Nabire bersama wakil rakyat (DPRD) agar tidak tinggal diam diri. Tetapi harus turun lapangan untuk melihat kondisi pungutan biaya pendidikan murid baru di awal tahun pelajaran yang dinilai sangat memberatkan orang tua murid yang berpendapatan pas-pasan alias ekonomi lemah. Jika pemerintah tidak turun tangan bersama DPRD, bisa saja terjadi angka putus sekolah. Yang disebabkan tingginya biaya pungutan sekolah bagi murid baru di setiap awal tahun pelajaran yang selalu bervariasi antara satu sekolah dan sekolah lainnya. Yang pada akhirnya membingungkan orang tua murid bersama anak-anak mereka untuk memilih melanjutkan pendidikan. Dari data yang dihimpun media ini, ada salah satu SMA N di daerah ini yang menetapkan biaya masuk bagi murid baru yang dihitung dengan kelengkapan baju batik, kaos dan celana olah raga hingga logo serta dasi, topi dan keperluan lainnya sebesar Rp. 1 juta lebih. Sementara data di salah satu SMP N juga ditetapkan Rp. 1 juga bagi murid baru dengan perlengkapan yang sama. Diharapkan pemerintah daerah untuk tidak tinggal diam, tetapi secepatnya mengambil langkah mengatasi kondisi ini. Jika tidak, kedepan akan terus diniaikan pungutan bagi murid baru yang lebih tinggi. Hal ini bisa berimbas pada angka putus sekolah dan pendidikan hanya bisa dicapai oleh anak-anak yang orang tuanya punya pendapatan tinggi. Jika kondisinya seperti ini, masayarakat bisa saja tidak lagi percaya dengan teriakan para politikus di setiap kepentingan berkampanye dengan kata–kata manis soal pendidikan dan kesehatan gratis. Karena setelah duduk di kursi empuk, mereka lupa masyarakat dan kita sendiri yang terus berjuang dengan membayar biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal. (des)