NABIRE - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecammatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan keweangan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan dan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Kessos) sesuai dengan wilayah penugasan di tiap kecamatan.

Demikian sambutan Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM melalui staf ahli bidang KSDM dan Pengembangan Otonomis Khusus, Drs. Semuel Rihi, M.Si saat pembukaan Bimtek Peningkatan Kemampuan, Potensi Pekerja Sosial Masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah, Rabu (6/7/23) di Hotel JDF Nabire.

Dikatakan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan membutuhkan tenaga kesejahteraan sosial sebagai wujud partisipasi masyarakat dan TKSK serta Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kecamatan merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.

“Yang perlu dipahami kita bersama, kesejahteraan sosial merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Sesuai yang diamanatkan UUD 1945 bagi kita semua dari Kota Sabang hingga Merauke,” tuturnya.

Lanjutnya, kesejahteraan sosial bukanlah tujuan yang dicapai sendiri. Melainkan merupakan hasil dari upaya bersama dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Maka dari itu setiap individu dan kelompok dapat memiliki peran penting dalam membangun fondasi yang kuat bagi kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Karena Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam perannya untuk membangun PKH yang sehat. Untuk itu TKSK dan PKH sebanyak 80 orang yang hari ini mengikuti Bimtek, merupakan pahlawan kesejahteraan sosial masyarakat dan merupakan tulang punggung PKH yang bertujuan untuk meningkatkan kwalitas hidup keluarga misin dan rentan di Negara ini.

Kata dia, ke-80 peserta Bimtek yang merupakan garda terdepan TKSK dan PKH ini juga bertindak sebagai penghubung antara pemerintah, masyarakat dan mitra kerja. Dengan bekerja keras membangun kerja sama yang harmonis dan saling mendukung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Untuk itu dengan semangat dan tekad yang sama, marilah kita terus bekerja bersama untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan dan permasalahan sosial lainnya. Marilah kita jadikan TKSK dan PKH sebagai rentang di negara ini,” ujarnya.

Karena melalui TKSK dan PKH para peserta Bimtek berperan penting dalam memberikan bantuan sosial, pendampingan dan pembinaan kepada keluarga penerima manfaat. Tidak hanya itu, para TKSK dan PKH diharapkan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Sehingga dengan semangat dan tekad yang sama, kita jadikan TKSK dan PKH sebagai tonggak dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di tingkat distrik dan kampung se-wilayah Provinsi Papua Tengah.

Di tempat yang sama, ketua panitia Bimtek, Drs. Frans Pigai yang juga Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah, dalam laporannya mengatakan, Bimtek diikuti 80 peserta. Setiap kabupaten dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah masing-masing mengutus 10 peserta.

Bimtek bertujuan memberikan pelatihan melalui pengembangan SDM pendamping PKH dan TKSK untuk dapat melakukan motivasi dan pengkuan prestasi serta tanggung jawab dalam melakukan pendampingan terhadap KPM masyarakat ekonomi rentan di Provinsi Papua Tengah. (des)