NABIRE - Sejumlah tokoh intelektual, pemuda, Kepala Suku Besar Moni Papua Tengah, serta anggota DPR Kabupaten Nabire perwakilan Suku Moni mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nabire, Senin (31/8/2026).

Kedatangan mereka membawa satu tuntutan utama, yakni meminta Pemerintah Kabupaten Nabire mengakomodasi pembangunan jalan aspal di Kampung Gerbang Sadu, yang selama ini dinilai minim mendapat perhatian pembangunan.

Aspirasi tersebut disampaikan melalui proposal yang diserahkan langsung kepada Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Nabire. Dalam proposal itu, masyarakat mengusulkan pengaspalan jalan sepanjang 800 meter dengan lebar 4,5 meter.

Gerbang Sadu sendiri merupakan salah satu wilayah permukiman tua di kawasan Nabire. Sebelumnya, wilayah tersebut dikenal dengan nama Wadio sejak 1983 hingga 2014 dan berada di Jalan Topo, Distrik Wanggar. Seiring perubahan tata kelola pemerintahan dan regulasi, berdasarkan Nomor 06 Tahun 2014, wilayah tersebut kemudian dikenal sebagai Desa Gerbang Sadu, Kabupaten Nabire.

Kampung yang berada di kawasan strategis tersebut dihuni masyarakat dari sejumlah suku, di antaranya Moni, Mee, Bugis, Dani, serta beberapa suku kerabat seperti Biak, Serui dan Ternate.

Secara geografis, Gerbang Sadu berada di jalur strategis Jalan Trans Papua yang menghubungkan Nabire dengan sejumlah wilayah lain, termasuk Topo, Kilometer 100, Kabupaten Dogiyai, Deiyai hingga Paniai.

Namun, di tengah perkembangan Kota Nabire dan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, masyarakat Gerbang Sadu menilai kampung mereka masih tertinggal dalam hal pembangunan jalan.

Tokoh intelektual Moni, Sefnad Bagau, S.A.P., mengatakan masyarakat Moni yang bermukim di Gerbang Sadu sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah, termasuk melalui kepala kampung maupun anggota DPR Kabupaten Nabire.

Menurutnya, hingga kini belum ada realisasi konkret terhadap kebutuhan dasar tersebut.

"Kami orang Moni di Desa Gerbang Sadu sampai saat ini belum pernah merasakan pembangunan dari Kabupaten Nabire. Karena itu, melalui APBD Perubahan, kami meminta pemerintah mengakomodasi pengaspalan Jalan Kampung Gerbang Sadu," tegas Sefnad.

Ia mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap wilayah tersebut. Apalagi, kata dia, pembangunan jalan di sejumlah kampung dan wilayah lain di Kabupaten Nabire terus dilakukan.

"Semua kampung, desa-desa, bahkan jalan-jalan masuk di seluruh Nabire sudah banyak yang diaspal. Kami sama sekali tidak ada perhatian dari pemerintah daerah. Padahal kami juga berada dalam wilayah hukum Kabupaten Nabire," ujarnya.

Sefnad menegaskan, masyarakat masih mengedepankan jalur komunikasi dan penyampaian aspirasi secara baik. Namun, apabila tuntutan tersebut kembali tidak mendapat jawaban, masyarakat bersama para tokoh akan mengambil langkah lebih tegas.

Ia bahkan menyampaikan kemungkinan dilakukan aksi di Kantor DPR Kabupaten Nabire hingga pemalangan Jalan Trans Papua yang menjadi jalur penghubung antarkabupaten.

"Kalau selama ini ade-ade yang sering miras yang palang-palang jalan, tetapi untuk saat ini kami kaum intelektual yang akan lakukan pemalangan jalan atau blokade total sampai ada jawaban dari Pemerintah Daerah Nabire," tegasnya.

Kepala Suku Besar Moni: Kami Tidak Menuntut Banyak

Kepala Suku Besar Moni Papua Tengah, Musa Kobogau, yang turut hadir dalam penyampaian aspirasi tersebut, meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap masyarakat Moni yang berada di Gerbang Sadu.

Ia menegaskan tuntutan masyarakat sangat sederhana dan tidak berlebihan, yakni pembangunan jalan yang layak.

"Tolong perhatikan masyarakat kami. Ini kebutuhan masyarakat dan baru pertama masyarakat Moni yang ada di Nabire meminta pembangunan. Kami tidak menuntut banyak, tetapi kami hanya meminta pengaspalan Jalan Kampung Gerbang Sadu, itu saja," kata Musa.

Usai menyampaikan aspirasi di Kantor PUPR, rombongan kemudian bergerak menuju Kantor DPR Kabupaten Nabire.

Di tengah agenda persidangan di DPR Kabupaten Nabire, rombongan mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos., M.Si.

Proposal tuntutan pembangunan jalan tersebut kemudian diserahkan langsung kepada Bupati Mesak Magai.

Pertemuan itu menjadi titik penting bagi masyarakat Gerbang Sadu setelah bertahun-tahun menyuarakan kebutuhan pembangunan jalan.

Sekitar pukul 11.00 WIT, Bupati Nabire menerima aspirasi tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya akan menghitung kebutuhan anggaran untuk pekerjaan pengaspalan jalan yang diusulkan.

Bupati juga menyebut penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk APBD Perubahan saat ini sudah berjalan.

Dengan adanya pertemuan langsung tersebut, masyarakat berharap usulan pengaspalan Jalan Gerbang Sadu tidak kembali berhenti sebagai aspirasi, melainkan dapat diwujudkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Setelah menyerahkan proposal dan melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, seluruh rombongan kemudian meninggalkan lokasi dalam keadaan aman dan tertib. (ppn)