NABIRE - Kabupaten Nabire menggelar Rapat Paripurna dalam rangka laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 yang bertempat di ruang sidang DPRK Nabire pada Senin, (31/8/2026).

Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolin Worabay, S.Sos., M.Ip, menjelaskan LKPJ APBD merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan apresiasi atas pencapaian kinerja bupati dan jajarannya sehingga proses audit BPK boleh berjalan dengan baik dan terselesaikan dengan menerima opini WTP,” ujar Nancy saat membuka jalannya sidang paripurna tersebut.

Nancy turut menyampaikan rasa terima kasih kepada saudara bupati serta jajaran atas kerja sama yang sinergis bersama DPRK selama ini dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.

“Kami juga berharap berbagai catatan dan rekomendasi dari kawan-kawan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah ke depan,” tambahnya.

Rapat paripurna tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan fraksi-fraksi yang diwakili oleh fraksi PDI-Perjuangan oleh Dr. M. Iskandar, SP., MIP.

“Kami dari fraksi PDI Perjuangan akan memberikan tanggapan atau pemandangan umum terhadap pelaksanaan APBD sebagai laporan pertanggungjawaban pada tahun anggaran 2025,” kata Iskandar mengawali pandangannya.

Iskandar mengungkapkan rasa bangganya karena Kabupaten Nabire berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan keuangan pemerintah daerah secara berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2026.

“WTP ini adalah penilaian tertinggi dan ini sudah 10 tahun berturut-turut dan ini tentu tidak salah atas pimpinan bapak Bupati Mesak Magai, yang selalu mendapatkan WTP,” tegas Iskandar yang disambut tepuk tangan hadirin.

Selain infrastruktur jalan dan lampu penerangan yang semakin baik, ia juga mengingatkan agar faktor keamanan terus ditingkatkan guna mengantisipasi aksi kriminalitas seperti begal dan pencurian.

Sekwan DPRK Nabire, Hugo Martinus Karubaba, SE, M.Ec, Dev, membacakan SK DPRK Nabire Nomor 1 Tahun 2026 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.

Memasuki akhir agenda, Ketua DPRK Nancy Karolin Worabay kembali menyampaikan sambutan penutupan dengan mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah selama satu tahun anggaran penuh.

“LKPJ ini merupakan instrumen penting bagi kita untuk melihat sejauh mana capaian kinerja pemerintah daerah dalam membangun daerah ini selama satu tahun anggaran,” tutur Nancy.

“Untuk itu, dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban bupati tahun anggaran 2025 dengan resmi saya tutup,” tutup Nancy mengakhiri rangkaian sidang paripurna. (sam)