Yufinia Mote Ingin Kaum Perempuan Diberi Dukungan Penuh dalam Berpolitik
NABIRE - Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Nabire Yufinia Mote, S.SIT mengharapkan adanya dukungan
Bagikan
NABIRE - Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Nabire
Yufinia Mote, S.SIT mengharapkan adanya dukungan penuh dari Partai Politik
(Parpol) dalam memberikan tempat kepada kaum perempuan dalam berkarier di dunia
politik sesuai dengan amanat undang-undang.
“Intinya saya berharap, partai politik ini juga bisa berkomitmen agar benar-benar mendukung
keterwakilan perempuan dalam partai politik. Jadi bukan hanya sebagai syarat
untuk mengikuti pesta demokrasi, tetapi bagaimana perempuan itu juga berhasil
meraih demokrasi dengan mendukung untuk duduk sebagai wakil rakyat,” paparnya. Lanjutnya, pada periode 2014-2019, dari 25 kursi DPRD Kabupaten Nabire, 5 (lima) diantaranya
berhasil diisi oleh perempuan. Ini hal yang sangat baik dan diharapkan di
periode mendatang bisa bertambah lagi, dan untuk mewujudkan ini seluruh kaum
perempuan perlu komitmen bersama tanpa membeda-bedakan latar belakang status
sosial perempuan Nabire, karena dengan adanya keterwakilan perempuan ini, bisa
menyuarakan apa yang menjadi hak-hak perempuan dan juga anak di Kabupaten
Nabire. “Selaku Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire selalu
memperjuangkan adanya keterwakilan dari kaum perempuan, walaupun dalam
aturannya selaku dinas, kami tidak bisa mengintervensi aturan jabatan publik
dalam pemerintahan, tetapi kami tetap berusaha untuk memperjuangkan
keterwakilan perempuan dalam jabatan publik,” ujarnya. Dirinya berharap, kepada semua kaum perempuan yang ada di Kabupaten Nabire agar bersatu, kompak
dan saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga, dengan adanya sebuah
kekompakan, persatuan dan soliditas yang tinggi kaum perempuan Nabire, pasti
bisa untuk mewujudkan cita-cita kaum perempuan untuk duduk di bidang politik
maupun di bidang jabatan publik, khususnya dalam bidang pemerintahan. “Keterwakilan perempuan itu harus ada dan sesuai dengan amanat undang-undang, 30 persen
perempuan harus bisa terwujud, dan semua yang kita cita-citakan bersama harus
didukung penuh oleh seluruh kaum perempuan yang ada di Kabupaten Nabire,”
pungkasnya.(cad)
Bagikan artikel ini



