APBD Ditetapkan Lewat Mekanisme Pembahasan KUA dan PPAS, RDG Gubernur Beri Batas Waktu 30 November
NABIRE - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam tiap tahun anggaran ditetapkan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Pencarian
135 artikel cocok dengan pencarian Anda.
NABIRE - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam tiap tahun anggaran ditetapkan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
NABIRE – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire tahun anggaran 2017 mendekati ‘lampu kuning’, jika
NABIRE – Keluarga penggarap lahan yang ditempati gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire meminta agar pemerintah daerah mengalokasikan dana tuntutan ganti rugi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire tahun anggaran 2017.
JIKA benar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mensyaratkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire tahun anggaran 2017 harus ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) definitif, jika tidak, Pemprov akan mengembalikan APBD ke Nabire
SUGAPA - Dalam laporan pemandangan umum dan akhir gabungan fraksi DPRD Kabupaten Intan Jaya terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Intan Jaya tahun anggaran 2016 dan beberapa Peraturan Daerah (Perda) non APBD yang disampaikan oleh Alpius Bagau, SH, sangat menghargai ha
NABIRE – Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Nabire tahun anggaran 2016 sebesar Rp 9 miliar lebih atau Rp 9.557.305.372. Dengan penambahan ini APBD Kabupaten Nabire setelah perubahan menjadi Rp 1.291.284.683.000. Dari jumlah pen
NABIRE – Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini tidak mengalami defisit (no defisit) dan dapat dikatakan zero ‘0’ pada Tahun Anggaran (TA) 2017 (berikutnya). Ini merupakan sejarah baru keuangan daerah Nabire, selain tidak mengalami defisit ju
NABIRE – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Marcy Kegou, S.Sos menegaskan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire tahun anggaran 2016, Desember lalu, sudah sah. Sebab, sidang pembahasan APBD Kabupaten Nabir
NABIRE – Kepastian Kursi Ketua Dewan (Ketwan) Nabire menjadi bargaining dengan nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire tahun anggaran 2016. Pengesahan APBD Kabupaten Nabire tahun 2016 diisyaratkan untuk ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten,
NABIRE - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Udin Mardin, menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 yang dibahas DPRD selama dua hari, belum berpihak kepada rakyat. Sebagian besar dana tersedot untuk belanja pegawai. Sekali