“PPPK”

Paulina Marey Tegaskan Hak OAP Evaluasi Penerimaan CPNS dan PPPK di Papua Tengah

NABIRE - Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT) Paulina Marey, menegaskan pentingnya pemenuhan hak Orang Asli Papua (OAP) dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Tanggung Jawab Pusat, Gaji PPPK Belum Ditransfer ke Daerah

NABIRE – Hingga saat ini gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ada di Kabupaten Nabire belum juga ditransfer oleh pemerintah pusat ke kas daerah. Hal ini berimbas PPPK belum juga dibayarkan gajinya. Padahal sejak bulan Maret 2024 lalu, Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Bupati Nabire, Mesak Magai, telah mendesak dan meminta pemerintah pusat untuk segera mentransfer gaji PPPK ke kas daerah agar gaji mereka bisa segera dibayarkan.

Siang Ini Audiensi di Kemenkeu RI Bahas Gaji PPPK

NABIRE – Sesuai jadwal, Selasa (3/9/24) pukul 10.00 WIB akan dilakukan audiensi Pemerintah Kabupaten Nabire dangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan RI di Kantor Kementerian Keuangan RI. Audiensi dilakukan salah satunya untuk membahas soal gaji PPPK Kabupaten Nabire yang hingga saat ini belum terbayarkan karena belum adanya transfer dana dari pemerintah pusat ke kas daerah.

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI KOMPETENSI CPPPK JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMKAB INTAN JAYA

601 CPNS dan 144 PPPK Lulus Seleksi Kompetensi

NABIRE ? Sebanyak 601 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 144 Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, dinyatakan lulus. Hal ini seperti disampaikan melalui Pengumuman Bupati Nabire nomor : 800.1.2.3/388/SET tertanggal 16 April 2024. (Lihat pengumuman di halaman 5 sampai dengan halaman 8).

Persoalan Ratusan Guru PPPK Dibahas di DPRD Nabire

NABIRE – Persoalan ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Nabire, Selasa (8/11/22) kemarin, dibahas di Kantor DPRD Nabire. Persoalan yang dibahas para guru PPPK hingga kini belum menerima honor.

Persoalan Ratusan Guru PPPK Dibahas di DPRD Nabire

NABIRE – Persoalan ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Nabire, Selasa (8/11/22) kemarin, dibahas di Kantor DPRD Nabire. Persoalan yang dibahas para guru PPPK hingga kini belum menerima honor.

DPRD Nabire Minta Penjelasan Tenaga PPPK

NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire meminta kepada pemerintah eksekutif agar memperjelas nasib dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) di daerah ini. Komisi B DPRD Nabire saat diskusi antara gabungan Komisi dengan eksekutif saat Sidang Paripurna dalam rangka membahas APBD Perubahan Kabupaten Nabire tahun 2022, pekan lalu, meminta pemerintah agar memperjelas pengangkatan tenaga PPK karena nasib mereka terkatung-katung sehingga jelas nasib tenaga PPPK ini seperti apa.

Dogiyai Anggarkan Dana Bagi PPPK

NABIRE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai mengalokasikan dana sebesar Rp 29 miliar untuk membayar honor/gaji bagi tenaga honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari besaran dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dogiyai tahun anggaran 2022 sebesar Rp 916 miliar.