“Raperda”

Pemkab Intan Jaya Gelar Finalisasi Raperda Pajak dan Retribusi

SUGAPA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya, menggelar acara finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Intan Jaya tentang pajak dan retribusi. Finalisasi yang digelar Selasa (8/9/23) di Sugapa, dihadiri Pj Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau, ST diwakili Sekda Intan Jaya, Asir Mirip, S.Pd, M.Si. Turut hadir pula narasumber dari Ditejen Keuangan Daerah Kemendagri.

Penyusunan Raperda Pajak dan Retribusi Harus Dilakukan Secara Benar

SUGAPA – dalam proses penyusunan raperda pajak dan retribusi di Kabupaten Intan Jaya, harus dilakukan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan Pj Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau, ST seperti disampaikan Sekda Intan Jaya, Asir Mirip, S.Pd, M.Si, saat finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Intan Jaya tentang pajak dan retribusi, Selasa (8/9/23) di Sugapa.

DPRD Rampungkan Regulasi Dua Raperda Menuai Pujian Warga

DEIYAI - DPRD Deiyai telah merampungkan dan merancangkan dua Raperda, masing–masing Raperda tentang pembasmian Miras dan jenis penyakit sosial lainnya dan Raperda tentang pemberdayaan perekonomian rakyat.

Bebas Dari Penyakit Sosial, DPRD Akan Tetapkan Regulasi Raperda

DEIYAI - Hampir setahun sudah ditegakkan pelarangan peredaraan, penjualan, konsumsi, minuman keras (Miras) berbagai jenis, permainan rolex, dan penyakit sosial lainnya di Deiyai.

Dua Raperda Disosialisasikan kepada Masyarakat

DEIYAI – Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyakit sosial masyarakat dan perekonomian berbasis kerakyatan di DPRD Deiyai, kini telah tahap disosialisasikan. Tanggal 24 Oktober 2022, kedua Raperda tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan tujuan menerima tanggapan dan diketahui masyarakat Deiyai.

Wabup Nabire Sampaikan Nota Pengantar Dua Raperda

Wabup Sampaikan Nota Pengantar Dua Raperda

NABIRE – Wakil Bupati (Wabup) Nabire, Ismail Djamaluddin menyampaikan note pengantar dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Nabire dalam rangka pembahasan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nabire tahun 2021, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaupaten Nabire tahun 2021-2026, dan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah. Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Nabire, Aqulian Douw didampingi Wakil Ketua II, H Muhammad Iskandar dihadiri Bupati Mesak Magai, Wabup Ismail Djamaluddin, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkomppimda), anggota DPRD Nabire dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire.

DPRD Nabire Bahas APBD dan 4 Raperda

NABIRE – DPRD Kabupaten Nabire menggelar Rapat Paripurna untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 dan 4 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), setelah dibuka Ketua DPRD, Akulian Douw didampingi Wakil Ketua I, Evans Ibo dan H. Mohammad Iskandar di Ruang Utama DPRD Nabire, Senin (20/12/21).

Ketwan dan Baperda Diam, 6 Raperda Dogiyai Belum Ditetapkan

NABIRE – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai dan Badan Pembuat Peraturan Daerah (Beaperda) legislatif dinilai diam dan tidak menggubris dengan 6 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan eksekutif sejak awal 2021 sehingga belum ditetapkan sebagai produk hukum daerah.

Menanti NSPK Perdasus Kehutanan 2008 atau Mendorong Raperdasi Baru tentang Pengelolaan Kehutanan di Papua

Oleh: John NR Gobai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak memahami UU Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua maupun turuna