“perempuan”

Presiden Perempuan Pertama Berikan Duplikat Bendera Pusaka Gubernur Perempuan Pertama Papua Tengah

JAKARTA - Presiden Perempuan Pertama Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, Senin (5/08/24) kemarin, menyerahkan Duplikat Bendera Pusaka kepada seluruh gubernur di wilayah Republik Indonesia salah satunya Pj Gubernur Perempuan Pertama Papua Tengah.

Koordinasi, Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Ditutup

PJ GUBERNUR BUKA KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Koordinasi, Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Ditutup

NABIRE - Setelah berlangsung selama tiga hari, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Kamis (18/07/2024) bertempat di Aula Pandu Sakti 97 Kodim 1705/Nabire, pukul 12.30 WIT, akhirnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan ditutup secara resmi oleh Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,M.M diwakili Plt Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial dan P3A Papua Tengah, Karaman Patari, SE, ditandai dengan pemukulan tifa dan pelepasan tanda peserta.

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Ditutup

Pj Gubernur Buka Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Perempuan

NABIRE - Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah Dr. Ribka Haluk, S.Ssos.,MM, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus, Ukkas, S,Sos.,M.KP, Selasa (16/07/24) bertempat di Aula Kodim 1705/Nabire, secara resmi membuka Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

NABIRE - Mewakili Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Staf Ahli Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus, Ukkas, S.Sos.,M.KP, Selasa (16/07/2024) membuka kegiatan koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi.

UPT WCC Perempuan harus Ada di Papua Tengah

NABIRE - Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan, pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1226 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di rumah sakit, bahwa upaya untuk memberikan akses perlindungan bagi perempuan dapat berupa Unit Pelayanan Terpadu (UPT) berbasis rumah sakit yang memberi layanan komprehensif multidisiplin, bentuknya seperti Women Crisis Centre (WCC), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), dan lembaga sejenis lainnya.

Dinsos P3A PPT Gelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua Tengah (PPT) melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa (16/07/24), bertempat di aula Kodim 1705/Nabire menggelar Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi