Nabire
Bupati Buka Sosialisasi Dana BOS
NABIRE - Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos,MAP dengan resmi membuka kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana BOS Pemer
Pencarian
“Dana”
631 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Nabire
Bupati Siap Berikan Dana Rp3,5 M Bagi USWIM
NABIRE - Bupati Nabire Isaias Douw, S,Sos,MAP saat menghadiri dan memberikan sambutan pada acara Senat Terbuka Wisuda Sarjana Srata Satu (S-
Nabire
Bupati Tegaskan 15 Kadistrik Awasi dan Bimbingan Dana Desa
NABIRE - Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos,MAP menegaskan 15 Kepala Distrik (Kadistrik) yang ada di wilayah ini untuk jangan mondar-mandir d
Papua
Pengelolaan Dana Desa Melekat di Pemda Kabupaten/Kota
JAYAPURA - Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Pelatihan Peningkatan Kapasitas
Nabire
Angkatan 2001 SMANSA Gelar Reuni Perdana
NABIRE - Bertempat di Pantai Naomi, Minggu (26/11) pukul 11.00 WIT, Alumni SMA Negeri 1 (SMANSA) Angkatan 2001 menggelar Temu Kangen dan Reu
Nabire
SK Bupati Soal Guru Kontrak Berjalan, Asal Pemda Dukung Dana
NABIRE - Jika kita membaca dan mencermati secara seksama soal Surat Keputusan (SK) Bupati Nabire Nomor 340 Tahun 2017 tentang Penetapan Ten
Nabire
Jaksa Masuk Sekolah Antisipasi Tindak Pidana Pelajar
NABIRE - Guna mengantisipasi maraknya tindak pidana yang melibatkan pelajar sekolah, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire melalui bidang
Nabire
Dana Rutin Sekolah Negeri Bukan Dihilangkan, Lengkapi Administrasi
NABIRE - Menjawab keluhan dan pertanyaan dari kalangan dunia pendidikan, secara khusus bagi sekolah-sekolah negeri, yang mana hingga kini t
Nabire
Rapat Perdana Panitia Tetapkan Musda VIII KKSS 9 Desember
NABIRE – Minggu, 5 November sore kemarin, telah dilaksanakan rapat perdana panitia penyelenggara Musyawarah Daerah (Musda) VIII Keruk
Pemda Nabire
Dana Kapitasi JKN Tak Abaikan Optimalisasi Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah
NABIRE - Dalam memberikan optimalisasi dan penguatan pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan Juknis Dana Kapitasi JKN maupun penerimaan dan pengeluaran di daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) bahwa dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara