“gubernur”

Dana Pilkada Gubernur Papua Tengah 275 Milyar Lebih

NABIRE – Saat rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah bersama KPU dan Bawaslu Papua Tengah, Selasa (24/1/23), sempat diserahkan rancangan anggaran dari KPU kepada Pemprov Papua Tengah. Rancangan anggaran diserahkan Pelaksana Tugas Ketua KPU Papua Tengah, Diana Dorthea Simbiak kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, S.Sos., M.M. Anggaran untuk menggelar Pilkada Gubernur Papua Tengah pada tahun 2024 mendatang, nilainya mencapai 275 milyar rupiah lebih.

Sukseskan Pemilu 2024, Pj Gubernur Papua Tengah Gelar Rakor

NABIRE – Penjabat Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, S.Sos., M.M, menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama KPU dan Bawaslu Papua Tengah. Rakor digelar di ruang kerja Pj Gubernur Papua Tengah, Selasa (24/1/23) siang kemarin. Rakor membahas seputar persiapan untuk mensukseskan agenda nasional Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Pj Gubernur : Roda Pemerintahan Papua Tengah Sudah Berjalan

NABIRE – Roda pemerintahan dan pelayanan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah terhadap masyarakat, sudah berjalan sejak bulan November 2022. Walaupun masih kekurangan fasilitas dan lainnya, tetapi tidak menghalangi Pemprov Papua Tengah untuk bekerja. Seluruh proses pemerintahan sudah aktif, pemerintah Papua Tengah sudah berjalan.

Pj Gubernur Lantik Kadis Pendidikan dan Kebudayaan

NABIRE - Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, S.Sos, MM, melantik Apolos Bagau, ST sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah. Pelantikan dipusatkan di Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah di guest house Jalan Merdeka Nabire, Rabu (28/12/22).

Jumat Sambut Penjabat Gubernur dan Gelar Syukuran

NABIRE – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM, direncanakan akan tiba di Nabire pada Jumat (18/11/22) lusa. Di hari itu, selain dilakukan penjemputan juga akan dirangkai dengan acara syukuran atas kehadiran Provinsi Papua Tengah. Direncanakan, syukuran akan dipusatkan di lapangan sepakbola SMPN 5 Nabire. Syukuran juga akan dimeriahkan dengan acara bakar batu.

Ribka Haluk Resmi Pj Gubernur Papua Tengah

NABIRE - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah yang ditetapkan tanggal 25 Juli 2022, akhirnya Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D secara resmi melantik tiga penjabat gubernur tiga provinsi baru (DOB) di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan hari ini, Jumat (11/11) di Lapangan Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Bupati Mesak : Hari Ini Rapat Pesiapan, Rencana Jumat Pj Gubernur Tiba Nabire

NABIRE – Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, mengklarifikasi adanya pemberitaan di salah satu media online yang menyebutkan Selasa (15/11/22) hari ini Penjabat Gubernur Papua Tengah akan tiba di Nabire. Yang benar, kata Bupati Mesak, hari Selasa ini akan dilakukan rapat yang akan diikuti oleh para bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah. Sementara kedatangan Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, di Nabire direncanakan pada hari Jumat (18/11/22) mendatang.

Aksi Damai Tolak Pj Gubernur Papua Tengah

Demo Tolak Pj Gubernur Papua Tengah dari Luar Meepago

NABIRE – Aksi demo damai digelar puluhan massa ke Kantor DPRD Nabire, menolak Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Tengah jika berasal dari luar wilayah Meepago. Aksi yang dikoordinir oleh Dominikus Adii yang mengatasnamakan mewakili kepala suku Provinsi Papua Tengah ini, Selasa (8/11/22) kemarin, diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Nabire, H. Moh. Iskandar, SP. Aksi demo ini mensikapi informasi yang beredar di tengah masyarakat dengan munculnya nama-nama yang akan dilantik menjadi Penjabat (Pj) gubernur di tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua. Dimana salah satu nama yang muncul dan disebutkan akan menduduki jabatan Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah adalah Ribka Haluk, mantan Kaindos Dukcapil Provinsi Papua.

KRP Siap Pasang Badan Untuk Gubernur Lukas Enembe, Apabila KPK Ngotot Jemput Paksa

JAYAPURA - Koalisi Rakyat Papua (KRP) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak melakukan aksi jemput paksa terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe, terkait penetapan beliau sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai Rp 1 milliar.