NABIRE - Melalui telefon What'sApp (WA) dengan salah satu perwakilan kontraktor, Agus Auparay, yang memalang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Tengah (PPT), meminta agar Kepala Dinas PUPR PPT Yan Ukago, ST.,MT, agar memberdayakan kontraktor orang asli Papua untuk pekerjaan penunjukan langsung dari dana Otsus.


Masyarakat OAP yang memalang Kantor Dinas PUPR PPT pada Jum'at (19/07/2024), dengan memasang surat tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.


"Tuntutan yang terpasang tanggal (22/07/2024) hari Jum'at lalu, untuk Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam hal ini PUPR, karena tidak berdayakan kontraktor OAP untuk pekerjakan penunjukan langsung dari Dana Otsus," kata Agus Auparay.


Lanjutnya, kita minta kejelasan dengan pekerjaan yang ada ataupun tidak ada, supaya anak-anak Papua yang pengusaha Papua itu mengerti. "Jangan buat kami seperti patung, hari ini datang besok datang lagi ke kantor, kami bukan budak ataupun binatang dan untuk Kepala Dinas PUPR harus datang pada hari Rabu (24/07/2024) dan menjawab kami, kalau Rabu tidak datang berarti hari Kamis kita akan palang lagi," ujarnya.


Selama tiga bulan surat CV yang dimasukan oleh 100 OAP ke PUPR PPT, namun dijawab sama Kepala Dinas PUPR tidak boleh atas nama siapa-siapa dan harus sendiri-sendiri masukan, dan sudah 100 lebih CV OAP yang masuk.


"Namun Kepala Dinas PUPR tidak pernah ada di dalam kantor, kita ke sana kantor dikosongkan, sampai kemarin kita baru mengetahui pada Kamis lalu (18/07/2024), sudah ada pembagian (kontraktor) dan itu kami tidak kenal siapa-siapa orangnya," katanya.


"Saya bilang ke teman-teman tidak boleh ada satu kegiatan yang merusak kantor, dan itu menjadi tanggung jawab saya dan saya juga menjadi jaminannya untuk meminta solusi yang terbaik dari kepala dinas PUPR," tambahnya.


Pemalangan terjadi bukan untuk satu atau dua orang tapi untuk orang Papua dan yang berada di tanah Papua serta untuk Provinsi Papua Tengah.


"Ini harus ada perhatian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi yang berada di tanah Papua, harus perhatikan masyarakat dan anak-anak Papua yang punya perusahaan dan jangan membayar pajak-pajak," katanya.


Harapan dari Agusauparay agar pemberdayaan kontraktor-kontraktor untuk OAP, tolong non-Papua sekian, orang Papua sekian dan ini harus terbagi, jangan kita (OAP) menjadi penonton dan harus ada keterbukaan dari kepala dinas PUPR agar semuanya merata.


Kepala Dinas PUPR harus terima pengusaha-pengusaha dan jangan melihat sebelah mata, harus terima orang asli Papua. "Pada hari Jum'at (19/07/2024) sebenarnya ada 100 orang yang ingin memalang, namun yang datang sekitar 23 orang memalang kantor dinas PUPR," pungkasnya.(edi)