NABIRE – Aktifitas dan pelayanan pemerintahan 72 kampung se Kabupaten Nabire mati total, tidak ada kegiatan.

Akibatnya, tercipta mis communication (mis komunikasi) antara kepala kampung dengan warga.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah melalui Bupati Nabire diminta agar mengumpulkan seluruh kepala kampung untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan teknis (Bimtek) tentang pelayanan kepala kampung sebagai aparat pemerintah di tingkat dasar kepada warganya di daerah ini.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Sambena Inggeruhi di ruang kerjanya, Selasa (11/8) siang.

Sambena menuturkan, berdasarkan pengamatan dan aspirasi dari masyarakat selama mengunjungi beberapa kampung di Nabire bagian Barat dan Nabire Timur, sejak bertugas sebagai anggota DPRD Nabire, ternyata tidak ada pelayanan sama sekali di kampung, kepala kampung tidak terbuka kepada masyarakat sehingga yang dijumpai terjadi mis komunikasi antara kepala kampung dengan warganya. 

Anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan ini menilai Kepala Kampung tidak transparan terhadap Dana Desa (DD) yang dikucurkan selama ini dan kurang berperan untuk memperjuangkan kepentingan warganya.

Selain tidak ada pelayanan dan keterbukaan kepala kampung kepada warganya, Sambena juga mempertanyakan tidak adanya balai kampung di dua kampung, yakni Kampung Bawei dan Napan Yaur.

Karena, kantor kampung merupakan fasilitas pelayanan oleh kepala kampung sebagai pimpinan daerah terkecil di tengah masyarakat sehingga adanya kantor kepala kampung sebagai simbol kehadiran pemerintah di garda terdepan di tengah warga.

Sambena mencontoh, pengaduan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dari warga Kampung Sima ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Nabire, Selasa (11/8) karena terjadi miss komunikasi oleh kepala kampung kepada warga.

Kepala kampung tidak terbuka menjelaskan jumlah warga yang berhak menerima dana BLT dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Tidak hanya di Sima, Sambena menambahkan, tidak ada aktifitas pelayanan oleh pemerintah ini juga terjadi di seluruh kampung, 72 kampung se Kabupaten Nabire.

Selama ini yang aktif cuma 9 kelurahan, sedangkan di kampung tidak ada pelayanan sehingga pelayanan di kampung di daerah ini mati total.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Nabire ini mencontoh, tidak terbukanya kepala kampung kepada warga tidak pernah terbuka dengan masyarakat sehingga masyarakat di kampung bingung mau mengadu kepada siapa.(ans)