NABIRE - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) telah mengeluarkan program Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di semua satuan jenjang pendidikan. Namun tidak disertai dengan biaya dan justeru hanya merepotkan pihak sekolah.

Mensikapi itu, Kepala SMA Bahkti Mandala Nabire menilai program yang dikeluarkan Kemenristekdikti, sesungguhnya sangat baik.  Namun tidak difasilitasi dan pada akhirnya membuat satuan pendidikan yang mengalami kerepotan. Sementara tidak semua satuan pendidkan memiliki laboratorium, server dan komputer.

“Kami menyarankan kepada pihak Kemenrstekdikti agar dalam membuat program apapun yang berlaku secara nasional bagi semua satuan pendidikan, jangan hanya programnya saja. Tetapi harus juga dengan biaya atau fasilitas. Karena tidak semua sekolah memiliki fasiltas pendukung program ANBK yang memadai,” ujar Kepala SMA Bhakti Mandala Nabire, Agustinus Ambadatu, S.Pd kepada Papuapos Nabire, Selasa (29/8/23).

Kata dia, programn ANBK merupakan salah satu program yang sangat baik untuk mengukur raport mutu pendidikan. Tetapi lebih baik lagi program tersebut didukung dengan biaya agar sekolah tidak mengalami kerepotan.

Karena perlu dicatat Kemenristekdikti, andalan biaya yang dapat menunjang jalannya pendidikan di semua satuan pendidikan hanyalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dan itupun tidak semua terima dana yang sama besar, tetapi tergantung jumlah murid di masing–masing sekolah.

Lanjutnya, dana BOS yang diterima telah diatur secara jelas Juknis penggunaannya yang harus mampu menjawab kebutuhan sekolah selama satu tahun pelajaran. Untuk itu disarankan kepada pemerintah agar dalam membuat sejumlah program tidak hanya programnya saja, karena yang repot itu pihak sekolah.

“Selaku guru kami sangat paham dengan program ANBK yang merupakan tolak ukur kemajuan pendidikan di negeri ini. Namun pemerintah harus paham bahwa ada sekolah yang di kota, ada di pinggiran dan juga ada sekolah yang berada di daerah terpencil dengan variasi jumlah murid yang tidak sama antara sekolah,” tuturnya. (des)