NABIRE – Jika terlambat, rencana pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Nabire bisa batal. Apabila, dalam bulan Februari ini tidak ada Surat Keputusan (SK) tentang penunjukkan lima kampung sebagai Kampung KB di Kabupaten Nabire, terancam batal dan dialihkan ke kabupaten lain. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP KB) Kabupaten Nabire, Andarias Kambuaya di ruang kerjanya, Selasa (6/2) mengatakan daerah lain, sudah mengusulkan sejak awal Januari lalu sehingga mulai bulan ini, programnya sudah bisa dilaksanakan. Tetapi kita di Nabire, belum karena tidak ada SK dari Bupati, kampung mana yang akan dijadikan sebagai Kampung KB. Karena, pemerintah pusat melalui penghubung di Jayapura minta usulan Kampung KB yang ditetapkan melalui SK Bupati. Oleh karena itu, hingga awal pekan ini, kata Kambuaya, usulan nama kampung belum ditetapkan melalui SK Bupati sehingga belum bisa diusulkan secara resmi ke pusat untuk menyertakan lima kampung di Nabire sebagai Kampung KB. “Secara pribadi lewat surat saya sudah sampaikan ke pemerintah pusat tetapi dari sana mereka minta harus dengan SK Bupati,” jelasnya. Kambuaya menjelaskan, sebetulnya, rancangan usulan sudah pernah dilaporkan kepada Sekda dan Wakil Bupati Nabire tetapi arahannya sama, harus dengan Bupati. Oleh karena itu, hingga awal pekan ini, belum ada SK penetapan Kampung KB di Kabupaten Nabire. Dengan belum adanya SK Bupati tentang Kampung KB hingga awal Februari ini, Kambuaya mulai kuatir, Kampung KB di Nabire bisa batal. Apalagi, hingga akhir Februari tidak ada SK Bupati, rencana Kampung KB di Nabire bakal batal dan hanya ada peluang untuk tahun depan. “Kalau sampai akhir Februari ini tidak ada SK, tahun ini tidak jadi. Kita hanya bisa berharap untuk tahun depan,” tuturnya. Menurut Kambuaya, dengan Kampung KB, pemerintah menyediakan dana Rp100 juta per kampung. Dana tersebut untuk membiayai lima sektor seperti kesehatan, pendidikan, keamanan dan lain-lain oleh warga kampung. Di dalam Kampung KB, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB mendata warga menurut jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, kelahiran dan kematian secara terperinci. “Kalau ada keluarga yang belum nikah, kita bisa koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melaksanakan nikah masal sekaligus dengan akta nikah dan akta kenal lahir,” jelasnya. Ia menambahkan, ketika sudah ada data pendidikan warga di Kampung KB, Dinas Pendidikan bisa masuk untuk menangani masalah pendidikan. Oleh karena itu, di Kampung KB, tidak hanya ditangani oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tetapi ditangani antar lintas sektor dan organisasi perangkat daerah (OPD).(ans)