NABIRE – Hasil pantauan Pemerintah Kabupaten Nabire terhadap pengelolaan dana kampong di wilayah zona pesisir dan kepualauan, hamper 70% berjalan baik. Karena dalam perencanaan dan penggunaan itu semua mengarah pada pembangunan kampung bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan. Tetapi untuk daerah zona pegunungan, dana desa cair yang pegang itu mama kosong dua. 

“Bahkan juga tambah mau kawin, harta mas kawinnya digunakan dari dana kampung. Ini hasil survey membuktikan,” demikian dikatakan Bupati Meask Magai, S.Sos, M.Si, saat meresmikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Distrik Teluk Kimi, Rabu (30/08/23) kemarin.

Lanjut Bupati Mesak, ada juga ketika dana kampung cair bukan dibawa ke kampung, tetapi pergi berangkat ke Jakarta. Hal tersebut yang sering ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire di wilayah zona pegunungan. 

Sehingga, dirinya selaku Bupati Nabire telah memberikan tugas kepada DPMK Kabupaten Nabire untuk semua pengelola dana desa, khususnya para kepala kampung untuk diaudit total. DPMK dan Inspektorat harus kerjasama mengaudit pengelolaan dana kampung di Kabupaten Nabire.

“Ada salah satu kampung yang justru Pemda bantu dana, tetapi penggunaan dana kampung itu, dia bikin laporan pertanggung jawaban dengan dana bantuan gereja yang dikasih oleh Pemda itu yang dia bikin laporan. Jadi ini tantangan kita bersama, dan ini tidak boleh terjadi di kampung manapun,” tegasnya. 

Lebih lanjut dikatakan Bupati Mesak, tujuan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam visi dan misi Kabupaten Nabire yakni membangun kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, Nabire dibagi dalam 3 Zona yaitu zona perkotaan, zona pesisir dan kepulauan dan zona pegunungan. 

Kata Bupati Mesak, pemerintah harus memahami karakter masing-masing daerah atau zona untuk menggali potensi apa yang bisa dibuat di dalam zona tersebut. Sehingga bagaimana seorang kepala kampung dituntut paham dan mengerti pengelolaan dana kampong. Agar tepat sasaran dan tepat mutu dan sinkron degan visi dan misi yang sudah dibuat pemerintah daerah. (cad)