Ini Strategi MESRHA Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik
NABIRE - Debat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nabire di Aula RRI Nabire beberapa hari lalu, Paslon nomor urut 02 (MESRHA) menyampaikan strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, guna mencegah praktik-praktik korupsi dan mempercepat pelayanan.

NABIRE - Debat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nabire di Aula RRI Nabire beberapa hari lalu, Paslon nomor urut 02 (MESRHA) menyampaikan strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, guna mencegah praktik-praktik korupsi dan mempercepat pelayanan.
Mesak Magai mengatakan, ketika dirinya dilantik sebagai Bupati Nabire tanggal 8 November, sudah terbudaya di Kabupaten Nabire oleh pemerintahan sebelumnya, kepala desa ditunjuk sesuai dengan keinginannya. Tetapi satu langkah konkrit yang dilakukan adalah pemilihan kepala kampung serentak se-Kabupaten Nabire, sehingga kembali kepada rel yang benar.
"Saya orang tegas, saya orang santai, slow, tetapi kalau di dalam birokrasi pemerintahan saya salah satu pemimpin yang tegas. Hanya rumah sakit ini karena menyangkut profesi maka kami tidak tegakkan disiplin pelayanan di sana baik. Tetapi kami selalu kontrol pelayanan rumah sakit. Saya datangkan konsultan rumah sakit dari Surabaya sehingga sekarang pelayanan rumah sakit itu kita pakai aplikasi," tegasnya.
Dirinya juga menambahkan, bupati sebagai pemilik RSUD, maka kita bisa kontrol pasien, yang melayani dokter siapa, diagnosa penyakit apa, pelayanan semua manajemen kita bisa kontrol sekarang. Kalau hanya untuk Kabupaten Nabire, dengan 200.000 jiwa penduduk, kata dia, bisa terlayani semua. Tetapi rumah sakit Nabire ini merupakan rumah sakit rujukan dari beberapa kabupaten yang terletak di wilayah pedalaman. Sehingga mulai tahun 2022 sudah ada intervensi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
"Di Kabupaten Nabire ini satu rumah sakit, ini kan kita menerima pasien rujukan dari rumah sakit dan Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Nabire. Maka di dalam penempatan jabatan, kemudian di dalam kebijakan pemerintahan, ketika kalau tidak sesuai dengan visi dan misi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nabire, kami selalu kontrol dan evaluasi evaluasi tertentu yang kami biasa lakukan untuk memajukan pemerintahan Kabupaten Nabire yang berwibawa, baik, lebih bersih, itu yang kami terapkan," tutup Mesak Magai. (Joseph/Rob)
Bagikan artikel ini



