NABIRE - Di awal tahun pelajaran 2025/2026 ini terlihat di beberapa sekolah besar ternyata banyak murid SD/MI dan juga lulusan SMP/MTs yang ingin masuk atau melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah tertentu dan ini jumlahnya sudah membeludak melebihi kapasitas Ruangan Kelas Belajar (RKB) yang tersedia.

Dalam kondisi membeludaknya jumlah murid di sekolah–sekolah besar ini, tentunya diharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah tidak harus tinggal diam dan melemparkan tanggung jawab ini ke Kabupaten Nabire saja untuk mengatasi atau mengambil solusi soal membludaknya jumlah murid baru.

Karena berdasarkan data yang dihimpun Papuapos Nabire di beberapa sekolah, ternyata dengan membeludaknya jumlah murid, akibat banyak siswa/siswi pindahan yang datangnya dari daerah konflik di wilayah pegunungan dan juga Kabupaten Nabire sudah menjadi ibu kota dari Provinsi Papua Tengah, sehingga banyak orang tua ingin anak-anak mereka melanjutkan sekolah di Ibu Kota Provisni Papua Tengah.

Dan pada prinsipnya pihak sekolah tidak bisa menolak murid atau siswa-siswi yang datang mendaftarkan diri dan penolakan itu hanya diakibatkan oleh kurangnya Sarana Prasarana (Sapras) dan ketentuan Dapodik yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.

Demikian dikatakan Kepala sekolah SMP Negeri 4 Nabire, H. Suwandi, S.Pd.,M.Pd, kepada Papuapos Nabire, Selasa (24/6/2025) seraya menambahkan, untuk lulusan SMP/MTS untuk tahun pelajaran 2024/2025 itu sebanyak 3.292 murid dan lulusan SD/MI di Kabupaten Nabire itu juga sebanyak 3.090 murid yang tentunya dibagi ke semua SMP/MTs dan SMA/SMK sudah cukup.

Namun, dari data dan fakta di lapangan berkata lain, dimana membeludaknya murid dan siswa-siswi di SMP/MTs dan SMA/SMK di Kabupaten Nabire telah ditemukan jawabannya, yakni banyak murid pindahan dari daerah konflik dan juga Kabupaten Nabire menjadi ibu kota provinsi, banyak orang tua menginginkan anak-anak mereka melanjutkan sekolah di Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.

Misalnya di awal tahun pelajaran 2025/2026 ini, SMPN 4 Nabire menargetkan akan bisa menampung 224 murid baru untuk mengisi kekosongan 7 RKB, sementara pendaftaran murid baru sudah membludak hingga angka 500 lebih calon murid baru, sehingga atas kebijakan dinas bisa terima dengan pertimbangan lain termasuk siswa-siswi yang berasal dari daerah konflik.

Untuk itu, kepada Pemprov Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nabire Nabire jangan hanya memberikan perintah menerima dan mendidik anak-anak bangsa yang ada di daerah ini, tetapi tolong lihat kondisi Sapras di masing –masing sekolah dan jangan pula melihat sekolah dengan sebelah mata saja.(des)