NABIRE – Lapangan terbang (Lapter) perintis di Distrik Dipa dan Distrik Menou, Kabupaten Nabire akan diawali dengan survei ke lokasi sebelum pembagunan kedua lapter tersebut dilanjutkan tahun anggaran depan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dinhub) Kabupaten Nabire, Yuliten Anou saat dikonfirmasi tentang kelanjutan perbaikan lapangan terbang Dipa dan Menou di ruang kerjanya, Kamis (6/7) mengatakan pemerintah sudah menganggarkan dana pembangunan untuk dua lapter tersebut melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Masing-masing lapter dialokasikan dana sebesar Rp 1, 5 miliar (Rp 1.500.000.000). Namun, dana ini untuk tahun anggaran 2024, oleh karena itu akan dikerjakan tahun 2024, bukan dalam tahun anggaran ini.

Yuliten menjelaskan, untuk diketahui bahwa lapangan terbang Menou sudah bisa dipakai, pesawat biasa mendarat. Itupun dengan carter. Sedangkan lapter Dipa belum.

Menjawab harapan dan sinyalemen masyarakat dari dua distrik, Dipa dan Menou bahwa lapter Dipa dan Menou akan dikerjakan dalam tahun anggaran ini, Kadinhub Yuliten Makai menegaskan, tidak dikerjakan dalam tahun anggaran ini tetapi dalam tahun anggaran depan (2024). Pemerintah biasanya merencanakan pembangunan tahun depan pada tahun sebelumnya. Pemerintah merencanakan dan menganggarkan pembangunan dua lapangan tersebut dalam tahun ini untuk dikerjakan dalam tahun anggaran depan.

Oleh sebab itu, sebelum dikerjakan, akan disurvei untuk menentukan apa saja yang perlu dikerjakan, apa yang belum sehingga perlu dilengkapi dan apa saja yang bisa dikerjakan oleh masyarakat setempat dan apa yang bisa dikerjakan dari luar. Dengan survei ini aan mempermudah penjabaran dan penggunaan dana di lapangan sehingga pekerjaan lanjutan kedua lapangan terbang perintis dapat digunakan sebaik mungkin sehingga kedua lapter tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Sebelum memulai kegiatan fisik pembanguna kedua lapangan tersebut, Yuliten mengungkap akan dilakukan survei ke lapangan dalam tahun ini. Survei tersebut tidak hanya Dinas Perhubungan tetapi akan melibatkan instansi lain yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah ini. (ans)