NABIRE - Pasangan Calon (Paslon) Martinus Adii-Agus Suprayitno, menyoroti penempatan pejabat eselon II, profesionalitas kesejahteraan dan efektivitas birokrasi. Polemik terkait penempatan pejabat eselon II kembali mencuat dalam sebuah debat kedua, dimana Paslon MAAS pada Minggu lalu di Aula RRI.

Debat sengit terjadi saat Paslon MAAS membahas kriteria ideal dalam penempatan pejabat eselon II, khususnya terkait dengan kompetensi, kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan efektivitas birokrasi.

Martinus Adii mengatakan, penempatan pejabat eselon II memiliki dampak signifikan terhadap kinerja organisasi pemerintahan. Kompetensi menjadi salah satu faktor utama yang harus dipertimbangkan.

"Seorang pejabat eselon II harus memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang yang ia pimpin," ujarnya. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.

Selain kompetensi, kesejahteraan ASN juga menjadi sorotan. "Kesejahteraan ASN harus menjadi perhatian serius," tegas Martinus.

Pegawai yang sejahtera akan lebih produktif dan berdedikasi dalam menjalankan tugasnya. Penempatan pejabat eselon II harus mempertimbangkan faktor kesejahteraan ini agar tidak menimbulkan demotivasi di kalangan ASN.

Terkait dengan efektivitas birokrasi, para peserta menekankan pentingnya adanya sistem meritokrasi dalam penempatan pejabat. "Penempatan pejabat harus berdasarkan prestasi, kompetensi dan pengalaman, bukan berdasarkan faktor-faktor lain yang tidak relevan." ucap Paslon nomor urut satu itu.

Dalam debat tersebut, muncul beberapa usulan Paslon MAAS, untuk memperbaiki sistem penempatan pejabat eselon II. Diantaranya, Penguatan sistem asesmen.

Melakukan asesmen kompetensi yang lebih komprehensif dan objektif terhadap calon pejabat eselon II. Peningkatan kesejahteraan ASN memberikan penghargaan yang layak kepada ASN yang berprestasi dan meningkatkan kesejahteraan secara umum.

Martinus menambahkan, peningkatan kapasitas kepemimpinan dengan melakukan pelatihan kepemimpinan bagi para pejabat eselon II untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Ia juga membahas K2 dan meningkatkan kualitas publik. Selain itu, juga dibahas mengenai pentingnya memastikan bahwa kebijakaan yang diambil oleh pimpinan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh jajaran birokrasi hingga tingkat paling bawah.

Debat ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk melakukan perbaikan sistem penempatan pejabat eselon II di Indonesia. Dengan penempatan pejabat yang tepat, diharapkan kinerja birokrasi semakin efektif dan efisien, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Calon Wakil Bupati nomor urut satu, Agus Suprayitno menambahkan tentang pentingnya birokrasi, terutama dalam pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Masalah antrian panjang di pelayanan publik seperti Dukcapil menunjukkan adanya kendala dalam birokrasi yang penting untuk melakukan perbaikan agar masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya mereka dapatkan.(sam/muh)