BELAKANGAN ini pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten maupun provinsi di Nabire, merasa bangga ketika menggelar pasar murah dalam even-even tertentu. Karena banyak pengunjung dan pembeli saat pasar murah. Pemerintah bangga telah membantu masyarakat menjawab kebutuhan pangan.

Sadar tidak sadar, pemerintah menipu masyarakat dengan kata pasar murah. Sama seperti pengusaha menawarkan harga barang murah, misalnya dengan tulisan Rp99.900 di toko, counter, usaha butik dan lain-lain. Ketika melihat angka 99 saja sudah menarik pembeli. Padahal ketika belinya seharga Rp100.000. Apa lagi seperti Nabire Rp100, tidak laku. Pembeli tertipu mata gara-gara 99 itu.

Demikian halnya dengan pasar murah. Adakah pengusaha terutama pengusaha Sembako mau merugi, apalagi dengan menjual harga di bawah harga pasar?Adakah distributor, agen dan pemasok Sembilan Bahan Pokok (Sembako) ikut ambil bagian dengan menjajakan Sembako dengan harga tingkat agen, distributor dan pemasok. Berani jual Sembako dengam harga pemasok, agen dan distributor, puluhan bahan ratusan pedagang Sembako gulung tikar dan beresiko, sehingga tidak mungkin dan tidak akan.

Pengusaha Sembako yang mengambil bagian di dalam kegiatan pasar murah tak akan mau merugi dengan menjual harga beli di tingkat pengecer bukan harga di tingkat pemasok, distributor dan agen. Siapapun pengusaha termasuk pedagang Sembako, tidak ada yang mau merugi.

Kegiatan pasar murah dan kegiatan sejenisnya yang digelar pemerintah untuk menyajikan Sembako kepada masyarakat umum hanyalah menguntungkan pengusaha/pedagang semata. Karena dalam hari yang sama ada dua tempat usaha.

Oleh sebab itu, jika pemerintah membantu masyarakat termasuk pengusaha/pedagang Sembako solusi yang paling tepat adalah mengawasi ketersediaan Sembako dan memomitor harga barang di pasar. Adakah pemerintah punya data jual di daerah asal barang, tarif angkutan hingga gudang di tingkat pemasok dan agen, lalu berapa di tingkat agen/distributor dan pedagang di pasar. Dengan demikian pemerintah juga bisa mengkalkulasi dan mengontrol kewajaran harga barang di daerah.

Tentu disamping mengawasi harga barang khususnya Sembako di daerah juga menjadi tugas pemerintah untuk mengecek dan mengetahui ketersediaan pangan, khususnya Sembako untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi menjelang hari raya, seperti Natal Tahun Baru (Nataru) dan Idul Fitri.

Menjelang dan selama hari raya masyarakat butuh kepastian ketersediaan kebutuhan pangan khususnya Sembako dan kebutuhan rumah tangga, bukan pasar murah yang hanya akan menguntungkan pedagang.

Masyarakat butuh kehadiran pemerintah untuk memastikan ketersediaan Sembako dan kewajaran harga melalui operasi pasar terbuka dan operasi pasar tertutup. Masyarakat belum butuh pasar murah tetapi butuh kepastian ketersediaan pangan dengan harga wajar.(ans)