Natalis Tabuni: Survei dan Data OAP Usia Produktif, Cegah Populasi
JAKARTA - Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah nomor urut dua, Natalis Tabuni, S.S.,M.Si, menegaskan ketika dirinya terpilih menjadi Gubernur Provinsi Papua Tengah, akan melakukan survei dan pendataan jumlah Orang Asli Papua (OAP) usia produktif guna mencegah terjadi populasi OAP di wilayah Papua Tengah.

JAKARTA - Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah nomor urut dua, Natalis Tabuni, S.S.,M.Si, menegaskan ketika dirinya terpilih menjadi Gubernur Provinsi Papua Tengah, akan melakukan survei dan pendataan jumlah Orang Asli Papua (OAP) usia produktif guna mencegah terjadi populasi OAP di wilayah Papua Tengah.
Hal itu dijelaskan, Natalis Tabuni, dalam debat publik kedua KPU Provinsi Papua Tengah yang digelar beberapa waktu lalu di Jakarta.
Pada sesi pengundian dan pengambilan nomor pertanyaan, Cagub nomor urut 2 ini mendapatkan pertanyaan E3. Yang mana bersubtemakan tentang kependudukan.
Menjawab pertanyaan moderator tentang bagaimana strategis Paslon untuk mempertahankan dan meningkatkan populasi OAP ?, dijawab Natalis Tabuni, kalau terpilih menjadi Gubernur Papua Tengah, langkah pertama yang segera dilakukan dengan survei sesuai standar yang ada dan supervisi untuk menentukan tahapan, dimana dilakukan pemetaan dan pendataan OAP itu sendiri.
Selanjutnya, terang mantan Bupati Intan Jaya dua periode itu, membedakan antara usia produktif sampai dengan usia non-produktif didata dengan baik, dengan demikian pemerintah dapat mengintervensi untuk memberikan bantuan dan sejenisnya untuk mencegah populasi OAP di Provinsi Papua Tengah.
Langkah berikut, pihak Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan membuat program seperti makanan sehat dan gizi yang baik bagi masyarakat Papua.
Selain itu, memastikan terkait jumlah populasi OAP yang dimaksud tersebut dengan diberikan pengobatan gratis dan rumah layak huni, sehingga populasi OAP di Provinsi Papua Tengah, khususnya di delapan kabupaten yang tersebar di wilayah Papua Tengah tidak terancam.
"Juga mereka terlindungi dalam keluarga dengan tak lupa melibatkan pihak gereja-geraja dalam upaya pembinaan keluarga yang lebih baik. Dan dalam menentukan pendataan OAP, perlu ada kebijakan khusus agara tidak berbanding lurus dengan gagalnya faktor gegrafis Papua Tengah yang sangat luas," pungkasnya.(wan/amd)
Bagikan artikel ini



