NABIRE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire akan menertibkan guru, tenaga kesehatan dan aparat pemerintah yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di luar kota Nabire. Bupati Nabire bersama instansi terkait sudah sepakati untuk menertibkan pegawai yang berstatus pegawai negeri. Wakil Bupati Nabire, Amirullah Hasyim dalam diskusi antara gabungan komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dengan eksekutif yang dipimpin Wakil Ketua I, Marcy Kegou,S.Sos di Ruang Sidang Utama, DPRD Kabupaten Nabire, Rabu (28/9) mengatakan untuk menertibkan pegawai yang selama ini tidak betah di tempat tugas dan lebih banyak berada di kota Nabire, Bupati Isaias Douw sudah mengadakan rapat internal untuk penertiban guru, tenaga kesehatan dan aparatur pemerintah yang bolos dan tidak melaksanakan tugas di tempat penempatan sehingga tidak pelayanan di daerah-daerah luar kota.Amirullah menjelaskan dalam penertiban terhadap ASN yang bertugas di luar perkotaan, pemerintah akan memberikan surat teguran kepada setiap ASN yang tidak melaksanakan tugas di tempat penempatan. Surat teguran tersebut akan diberikan kedua dan ketiga apabila terus menerus lalai. Apabila sudah tiga kali memberikan surat peringatan tetapi tetap tidak melaksanakan tugas, pemerintah akan memberikan sanksi yang lebih berat sesuai dengan disiplin pegawai negeri sipil.Penegasan Wakil Bupati disampaikan menjawab pertanyaan dewan terhadap kekurangan tenaga guru di sekolah dan tenaga kesehatan di setiap tempat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu), kepala distrik bersama stafnya di distrik luar daerah perkotaan.Wakil Bupati Amirullah mengatakan pemerintah menyadari terjadi kekosongan tenaga guru dan tenaga kesehatan di luar perkotaan, termasuk aparatur pemerintah sipil lainnya. Oleh karena itu, Pemkab Nabire akan menertibkan setiap aparat pemerintah yang berstatus ASN melalui pemberian surat teguran.Legislator mempertanyakan tanggapan pemerintah atas kekurangan guru, tenaga kesehatan dan aparatur pemerintah karena saat melakukan kunjungan kerja ke distrik dan kampung beberapa waktu lalu menjumpai kekurangan tenaga guru, medis dan aparatur pemerintah di distrik termasuk kepala distrik. Masyarakat mengeluh karena SD yang ada tidak ada tenaga guru yang berstatus ASN, hanya ada guru honor dan tidak adanya petugas kesehatan sehingga tidak merasakan pelayanan kesehatan. Belum lagi kepala distrik dan staf juga tidak ada sehingga tidak ada pelayanan pemerintahan di tingkat bawah. Masyarakat tinggal tanpa sentuhan pelayanan pemerintah di luar daerah perkotaan. (ans)