NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah meluncurkan respons cepat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang meningkat pesat dalam beberapa jam terakhir. Menyusul munculnya kabut asap yang mulai menyelimuti wilayah Nabire, Pemprov menggelar rapat darurat (emergency meeting) pada Jumat (21/8/2026) sore.

Rapat strategis tersebut bertujuan mengonsolidasikan kekuatan lintas instansi, melibatkan Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Kepolisian, RRI, dan BMKG.

Analisis Situasi dan Identifikasi Risiko

Berdasarkan data terkini dari BMKG dan BNPB, sejumlah titik panas (hotspot) teridentifikasi di Kabupaten Nabire serta beberapa kabupaten lain di Papua Tengah. Analisis klimatologi menunjukkan bahwa periode Agustus hingga September merupakan puncak musim kemarau, sehingga risiko eskalasi kebakaran berada pada tingkat tertinggi.

Pemerintah menekankan bahwa pemetaan persoalan yang dilakukan hari ini merupakan langkah krusial untuk memastikan tindakan preventif yang presisi sebelum dampak lingkungan meluas.

Mobilisasi Armada dan Kolaborasi Lapangan

Menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, pemerintah menerapkan strategi taktis dengan mengoptimalkan armada yang ada. Saat ini, operasi pemadaman mengandalkan enam unit mobil pemadam kebakaran gabungan (Pemprov dan Pemkab Nabire) serta dua unit armada kepolisian yang telah dimodifikasi untuk mendukung penyiraman di lokasi.

Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Soemoele, menyampaikan keterbukaan pemerintah terkait kondisi logistik yang ada.

"Memang masih ada kekurangan, tapi itulah posisi kita per hari ini," ujar Silwanus.

Sebagai solusi, pemerintah membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat yang memiliki kendaraan tangki air pribadi untuk membantu menyuplai air ke mobil pemadam.

"Kami terus mengupayakan modifikasi dan mobilisasi. Jika ada masyarakat yang mempunyai mobil tangki, bisa digunakan untuk membawa air dan menyuplaikannya ke mobil pemadam," lanjutnya. Langkah inklusif ini diharapkan dapat menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit diakses armada standar.

Mitigasi Risiko dan Imbauan Masyarakat

Pemprov Papua Tengah menginstruksikan seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi protokol pencegahan guna menekan kemunculan titik api baru. Masyarakat diimbau untuk:

  • Tidak membuka lahan dengan cara membakar.

  • Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area yang mudah terbakar.

  • Melakukan pemadaman mandiri pada titik api kecil selama aman dilakukan.

  • Segera melapor ke posko darurat jika api tidak mampu dikendalikan.

Silwanus memberikan penekanan khusus terkait hal ini. "Kepada masyarakat, dipastikan satu: jangan membakar sembarangan dan jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jika melihat titik api, sepanjang masih bisa dipadamkan, lakukanlah. Namun jika tidak mampu, segera hubungi posko yang ada," tegasnya.

Langkah Strategis dan Posko Informasi

Sebagai bentuk penguatan operasional, Pemprov Papua Tengah akan menggelar Apel Siaga Personel Terpadu pada Senin mendatang. Agenda ini bertujuan menyiagakan seluruh tim lintas instansi, yang dilanjutkan dengan rapat teknis untuk merumuskan langkah penanganan yang lebih tajam dan terukur.

Saat ini, seluruh koordinasi penanganan Karhutla dipusatkan di Posko Penanganan Darurat yang berlokasi di Kantor BPBD Papua Tengah. Pemerintah akan segera menyebarluaskan nomor kontak darurat guna mempermudah laporan masyarakat.(Humas Pemprov Papua Tengah)