JAKARTA – Kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.Si, mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Demikian, apresiasi ini secara khusus diberikan oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan tim evaluator dalam evaluasi pelaksanaan tugas penjabat kepala daerah triwulan II di Jakarta, Selasa (25/8/2023)

Kata Ribka, Kemendagri memiliki harapan besar terhadap Provinsi Papua Tengah untuk menjadi role model pembangunan di tanah Papua, khususnya Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, mengingat Papua memiliki sumber daya yang melimpah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras bekerja di Provinsi Papua Tengah.”

“Saya tentu berharap ke depan, kita semua bergandengan tangan untuk membangun Papua Tengah, mulai dari seluruh jajaran Pemprov Papua Tengah, pemerintah tingkat kabupaten, serta seluruh lapisan masyarakat.”

“Ini bukan hanya mengenai penilaian kinerja, tetapi bagaimana kita meletakkan dasar pembangunan di Papua Tengah, yang nantinya akan dinikmati anak-cucu kita di masa yang akan datang,” ujar Ribka Haluk, Senin (28/8/2023).

Ribka juga menjelaskan bahwa Inspektorat Jenderal Kemendagri memberikan sejumlah catatan dalam percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah.

Dalam laporan capaian kinerja yang dilaporkan Ribka meliputi aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan kemasyarakatan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), persiapan tahapan pemilu 2024, serta laporan serapan anggaran APBD 2023.

“Banyak hal yang kita sampaikan, mulai dari program pelayanan kesehatan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem hingga stunting, bantuan sosial, bantuan keagamaan, pemberian hibah, persiapan Pemilu 2024, dan pembayaran lahan untuk persiapan pembangunan kantor pemerintahan, serta terobosan dalam melahirkan SDM berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” jelasnya.

Ribka memaparkan, hingga kini serapan anggaran di Papua Tengah masih 21,60 persen dari total Rp 2,3 triliun APBD.

Ribka mengakui adanya keterlambatan penyerapan akibat beberapa faktor, mulai dari penetapan APBD dilakukan 29 Maret 2023, jumlah Apartur Sipil Negara (ASN) masih terbatas, hingga terbatasannya sarana prasarana peralatan kantor, serta pembuatan regulasi sebagai dasar penyerapan anggaran.

“Mengenai serapan anggaran, tim evaluator meminta agar dilakukan percepatan pembangunan, sehingga bisa merasakan program pemerintah dapat merasakan arti kehadiran DOB, yang dapat menyentuh langsung sendi-sendi masyarakat,” jelasnya.

Kemudian, masukkan lainnya perihal percepatan pembangunan yakni terkait pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting, beasiswa bagi anak-anak asli Papua, penanganan pengangguran, dan peningkatan pelayanan kesehatan.

“Kita diminta untuk melihat berapa banyak dana yang tersedia, dan berapa jumlah pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting yang sudah terlayani.”

“Begitu juga dengan pengangguran, kita diminta untuk memiliki data riil jumlah pengangguran dan bagaimana mencarikan solusi untuk menekan angka pengangguran,” tuturnya.

“Begitu juga dengan menciptakan SDM, akan ada program beasiswa khusus guna kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, penggerak ekonomi rakyat atau pelaku usaha, pengoperasian IT dan sektor pertanian. Setelah mereka menjalani kuliah, nantinya mereka kembali untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada di Papua Tengah,” tegasnya.

Sementara itu mengenai kesehatan, Ribka Haluk menjelaskan, tim inspektorat meminta disamping pemerintah daerah telah menyiapkan program “KO Sehat Papua” yakni memberikan jaminan berobat bagi masyarakat Papua Tengah yang tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS), pihaknya juga diminta untuk memberikan penguatan bagi rumah sakit yang ada ditingkat kabupaten dan membangun rumah sakit tipe A atau B di pusat pemerintahan.

“Kita diminta segera memiliki rumah sakit, baik tipe A atau B, yang menjadi kewenanan provinsi. Tujuannya apa, agar masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar kota atau provinsi. Disamping itu, kita kedepan diminta untuk memberikan penguatan bagi rumah sakit yang dimiliki kabupaten, seperti di Timika, Puncak Jaya, Paniai terlebih khusus di Nabire. Kedepan kita akan membantu daerah untuk memiliki tenaga dokter ahli dan membantu ketersediaan obat. Lalu akan ada progam dokter terbang yang berhome base di Mimika, Puncak Jaya, Paniai dan Nabire,” pungkasnya.

Diketahui, dalam rapat evaluasi di Jakarta, Ribka Haluk didampingi Pj Sekda Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua Tengah. (ist)