NABIRE – Ratusan warga mendatangi Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (28/11/23), untuk meminta jawaban atas proposal yang sudah diajukan kepada Pj Gubernur Papua Tengah melalui instansi terkait.  Peserta aksi ternyata tidak saja dari warga yang mempertanyakan jawaban proposal bidang perikanan, pertanian, kelautan, dan peternakan. Namun ada juga dari massa yang datang mempertanyakan soal bantuan pendidikan.

Informasi yang dihimpun media ini, Selasa (28/11/23) pukul 12.45 WIT, dilakukan penyampaian aspirasi dari masyarakat 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Massa meminta tanggapan Pj. Gubernur Papua Tengah terkait pengajuan proposal ke Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan (P2KP) Provinsi Papua Tengah yang sampai saat ini belum direalisasikan.

Ratusan massa diterima Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM, didampingi Plh. Sekda Papua Tengah, Anwar H. Damanik, S.STP, MM, Kepala Dinas P2KP Provinsi Papua Tengah, Frence T. Papara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Marthen Ukago, Kepala Peridagkop Provinsi Papua Tengah, Norbertus Mote, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP Provinsi Papua Tengah, Viktor Fun.

Di awal pertemuan, Plh. Sekda Anwar Damanik, S.STP, MM, berterima kasih kepada warga yang datang dengan baik secara teratur untuk berbicara dengan pemerintah. Kata Damanik, pihaknya juga memantau beberapa waktu lalu di Dinas P2KP, warga sudah datang bertemu Kepala Dinas P2KP dan permasalahan sudah diketahui.

Dikatakan Damanik, Provinsi Papua Tengah baru berjalan satu tahun, sehingga masih banyak yang harus dikerjakan. Pihaknya bekerja 1 x 24 jam dalam membangun provinsi ini, sehingga permohonan yang akan dilayani hari ini dari bidang perikanan, peternakan, dan pertanian, kelautan. Untuk yang selain itu akan dibahsa oleh OPD.

Stevanus Murib, mahasiswa dari Kabupaten Puncak, mengatakan, pihaknya sebagai mahasiswa mengalami ketidakadilan. Kata dia, dinas pendidikan membatasi mahasiswa dalam mendapatkan beasiswa pendidikan dari mahasiswa 8 kabupaten.

“Kami sudah mengikuti seleksi, namun yang dapat 1.700 mahasiswa kami punya data yang tidak sesuai pada penyaluran dari kabupaten puncak 3.600. Pada saat kami mau mencairkan dana disampaikan tidak bisa karena nama yang sudah mendapatkan beasiswa dari kabupaten tidak bisa terima beasiswa dari peovinsi. Selain itu, sudah ada nama verifikasi yang keluar namun dananya belum direalisaskian. Kami sudah tunggu sekian lama sehingga kami minta tanggapan dari ibu gubernur,” ujarnya.

Abraham Paulus Badii Korlap perikanan, pertanian, kelautan, dan peternakan, menyampaikan, beberapa kali datang ke PPI untuk bertemu kepala dinas supaya ada informasi terkait 5.000 proposal yang diajukan namun belum ada tanggapan pasti. Pada pertemuan kedua, Pj Gubernur Papua Tengah sempat menyampaikan 5.000 proposal akan dijawab sehingga diminta untuk mengumpukan KTP untuk dibuat buku rekening.

“Sehingga di sini kami meminta tanggapan dari ibu gubernur sendiri untuk menjawab serta memberikan kepastian kepada kami terkait proposal yang kami ajukan selama ini,” ujarnya.

Menangapi penyampaian dari perwakilan, Plh. Sekda Provinsi Papua Tengah, menuturkan, mekanisme proposal-proposal akan diverifikasi oleh tim dibuatkan SK untuk diselurkan, namun disesuaikan dengan keuaangan yang ada. Pada kesempatan itu, Plh. Sekda Damanik juga menyampaikan penjelasan 

Permedagri nomor 77 terkait penyaluran proposal bisa berbentuk uang, barang, dan jasa. 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Marthen Ukago, menanggapi, terkait penyaluran beasiswa, yang paling pertama dan utama SK Bupati dari 8 kabupaten terkait bantuan pendidikan. Berdasarkan Perbup untuk mahasiswa yang sudah dapat bantuan dari kabupaten tidak boleh mendapatkan bantuan dari provinsi. Dan ini merupakan kekuatan hukum yang kuat untuk dipedomani.

Lebih lanjut dikatakan Marthen Ukago, penyaluran beasiswa terdapat beberapa permasalahan. Seperti KTP yang discan dan mahasiswa yang aktif di luar namun orangnya ada di sini. Kata Ukago, dari dinas pendidikan menekankan apabila terdapat mahasiswa tersebut akan diproses secara hukum yang berlaku.

“Kami akan mengakomodir sehingga semua dapat beasiswa supaya adil. Apabila diabayarkan dobel dari provinsi dan kabupaten itu bisa menjadi temuan kepada kita dari BPK atau KPK,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas P2KP Papua Tengah, Frence T. Papara, menanggapi, pihaknya sudah ikuti semua sesuai proposal yang masuk terkait penyampaian Plh. Sekda Papua Tengah yang menyampaikan tahun ini penyaluran dalam bentuk barang, bukan bentuk uang. Kata dia, proposal yang masuk sudah diinput 5.000 lebih. 

“Terkait dalam bentuk uang kami belum bisa jawab, untuk permintaan barang kita akan usahakan untuk menjawabnya,” kata dia.

Dijelaskan Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, data dari P2KP sudah diterima data sebanyak 5.173 proposal. Data itu sudah sampai kepada dirinya dan selannjutnya tinggal tim melakukan pengecekan di lapangan.

“Untuk solusi pada Dinas P2KP, kami akan melakukan pengecekan langsung pada data proposal yang diajukan dengan melibatkan koordinator. Sehingga saya memberikan waktu paling lambat 2 minggu untuk disalurkan melalui rekening masing-masing yang sudah dibuat,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Ribka Haluk juga menyampaikan, untuk mahasiswa, beasiswa luar negeri sudah diselesaikan semua dengan jumlah 96 mahasiswa di luar negeri. Lanjutnya, saat ini sedang mengurus mahasiswa dalam negeri. Untuk pilot 15 orang sudah selesai, untuk kedokteran 17 orang sudah selesai, yang umum ada sekitar dua ribuan proposal yang diajukan masih diverifikasi.

“Kami juga sudah membantu perguruan tinggi yang di sini. Dari BPK dan KPK sampaikan, kalau mahasiswa sudah dibantu oleh kebupaten tidak boleh diberikan oleh provinsi lagi. Kita sudah memberikan kemudahan, kepada mahasiswa kalau mau mengikuti provinsi harus membuat surat pengunduran dari kabupaten,” ujarnya.

Lanjut Pj Gubernur Ribka Haluk, fakta permasalahan yang terjadi terdapat masyarakat yang mengatasnamakan mahasiswa dan ada mahasiswa yang sudah tidak aktif namun mengajukan proposal. Pihaknya minta mahasiswa untuk membantu pemerintah dengan data.

“Kami tetap akan bantu, jadi saya pikir untuk pendidikan sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi,” ujarnya. 

Setelah mendapatkan tanggapan dari pemerintah, massa pun meninggalkan lokasi pertemuan sekitar pukul 15.00 WIT. (ros/ist)