Baca! Biar Ko Tau
Kanal
Kumpulan berita, laporan, dan liputan terbaru dari kanal Daerah.
19479
Artikel
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah membuka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari delapan kabupaten di wilayah tersebut, Senin (31/8/2026).
Menjelang agenda sidang kelima kasus CKC di Pengadilan Negeri (PN) Nabire, Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Kabupaten Nabire bersama Forum Peduli CKC mengevaluasi pelaksanaan aksi penyampaian aspirasi sebelumnya.
Menjelang rencana aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang dijadwalkan berlangsung Senin (31/8/2026), Polres Nabire menyiapkan 350 personel gabungan untuk mengawal seluruh rangkaian kegiatan.
Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah terus bergerak konsisten mengedepankan pendekatan dialogis dan persuasif. Langkah ini masif dilakukan demi menjaga stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukumnya.
Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah terus menggencarkan upaya komunikasi persuasif di lapangan. Langkah ini diambil guna mengantisipasi dinamika Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menyusul kasus kematian seorang ibu hamil di Kabupaten Intan Jaya.
Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah gencar melaksanakan komunikasi penggalangan ke wilayah akar rumput.
Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah melalui Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) berkomitmen mengedepankan pendekatan dialogis dan persuasif untuk menjaga kondusivitas wilayah.
Kedatangan mereka membawa satu tuntutan utama, yakni meminta Pemerintah Kabupaten Nabire mengakomodasi pembangunan jalan aspal di Kampung Gerbang Sadu, yang selama ini dinilai minim mendapat perhatian pembangunan.
Forum Komunitas Anak Cucu Perintis (FKACP) Nabire mulai mematangkan persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 yang puncak peringatannya dijadwalkan berlangsung 13 September 2026 mendatang.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam perkara pembunuhan berencana di Kabupaten Nabire dengan pidana penjara selama 10 tahun.