Dana Belum Jelas, Nabire Terancam Tak Ikut Pilkada Serentak
NABIRE - Semua kegiatan butuh persiapan, begitu juga Pilkada tentunya butuh dana alias uang. Namun momen Pilkada yang tinggal hitung minggu akan dilaksanakan oleh KPU kabupaten sampai sekarang ini menyangkut dana pelaksanaan kegiatan tersebut sangat belum jelas realisasinya
Bagikan
NABIRE - Semua kegiatan butuh persiapan, begitu juga Pilkada tentunya butuh dana alias uang. Namun momen Pilkada yang tinggal hitung minggu akan dilaksanakan oleh KPU kabupaten sampai sekarang ini menyangkut dana pelaksanaan kegiatan tersebut sangat belum jelas realisasinya. Hal ini bisa terlihat dengan dilakunyanya kegiatan Media Gatherin, tentang Pilkada yang di laksanaka oleh KPU Propinsi Papua Rabu, 15 April 2015 lalu di Jayapura, yang menyoroti tentang penyetoran dana Pilkada oleh 11 kabupaten kota, hampir rata-rata untuk 11 kabupaten kota di Papua yang akan melaksanakan Pemilukada pada tahun 2015 ini, sudah dapat menyetor dana Pilkada mereka, kecuali kabupaten Nabire yang belum sama sekali menyetor dana Pilkada.
Hal ini sesuai data yang diinput oleh KPU Propinsi Papua, pihak KPU propinsi memberikan batas waktu penyetoran dana Pilkada tersebut sampai pada tanggal 30 April 2015 untuk memberikan kepastian soal dana Pilkada tersebut. Apabila dalam batas waktu tersebut, belum ada kepastian menyangkut alokasi dana, maka kabupaten yang tidak memberikan kepastian tidak dapat menggelar Pilkada serentak bersama kabupaten yang lain. Ini sesuai dengan petunjuk dari KPU pusat.Sebagai tokoh muda peduli Nabire, kami harapkan kepada Pemerintah Kabupaten Nabire, bupati dan DPRD sudah harus memberikan kepastian kepada KPU propinsi dan masyarakat di Nabire soal dana Pilkada tersebut. Kepastian itu bukan dengan sebuah pengakuan bahwa dana Pilkada sudah siap, tetapi yang diminta adalah nilai uangnya berapa dan langsung disetor ke KPU propinsi untuk dapat direkap bersama dengan kabupaten yang lain, sehingga Pilkada serentak yang dimaksud, juga bisa diikuti oleh Kabupaten Nabire.Sebab dari pengalaman kami, dalam beberapa waktu ini, pemerintah hanya mengaku bahwa dana Pilkada sudah siap, tapi buktinya sampai saat ini dari data yang dikumpulkan oleh KPU Propinsi, Kabupaten Nabire belum ada data atau dana Pilkada yang disetor.Ini menandakan bahwa apa yang selama ini disampaikan oleh pemerintah daerah belum direalisasikan. Menjadi pertanyaan adalah, kenapa Pemerintah Kabupaten Nabire belum menyetor dana tersebut dan apakah Pemkab Nabire sudah siap untuk melaksanakan Pilkada tersebut atau tidak ? Karena salah satu kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh 11 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada pada tahun ini, belum dilaksanakan oleh Pemerintah Nabire yaitu menyetor dana Pilkada. Sebagai tokoh muda peduli Nabire, kami sangat pesimis dengan kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pilkada di Kabupaten Nabire.Sebab tanda-tanda Pilkada di Kabupaten Nabire kurang berkualitas sudah mulai nampak, hal ini berkaitan dengan kesiapan yang belum terlaksana secara optimal, dari soal dana yang nampak selalu di media, sehingga bisa menjadi hal yang ikut dikontrol oleh masyarakat, tetapi kemungkinan juga ada hal-hal lain yang akan berkaitan dengan Pilkada yang mungkin saja belum beres secara UU untuk dilaksanakannya pada Pilkada mendatang. Misalnya, para penyelenggara dari tingkat kabupaten sampai di tingkat kampung, apakah sudah siap?. Hal seperti ini yang apabila tidak diantisipasi dari sekarang akan mengurangi bobot pelaksanaan Pilkada nanti, sementara untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas dan berbobot, memerlukan banyak hal yang harus siap.(cr-noi)
Bagikan artikel ini



