Lompat ke konten utama
Papuapos Jayawijaya

Pencarian

“Angkat Bicara”

21 artikel cocok dengan pencarian Anda.

Foto berita: ASN PUPR Papua Tengah Beraksi, Pj Gubernur Ribka Angkat Bicara
Nabire

ASN PUPR Papua Tengah Beraksi, Pj Gubernur Ribka Angkat Bicara

NABIRE – Aksi ASN di Dinas PUPR Papua Tengah yang digelar pagi ini, Jumat (27/9/24), mendapat tanggapan dari Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk. Saat menghubungi media ini melalui sambungan telepon, Pj Gubernur Ribka Haluk menegaskan langkah dan keputusan yang diambil dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyerapan anggaran di instansi tersebut. Sehingga masyarakat akan bisa segera merasakan manfaatnya dari program pembangunan pemerintah yang ditangani melalui Dinas PUPR Papua Tengah.

Foto berita: Sekda Intan Jaya Angkat Bicara Soal Dana Bantuan Studi
Pemda Intan Jaya

Sekda Intan Jaya Angkat Bicara Soal Dana Bantuan Studi

SUGAPA – Saat dikonfirmasi Papuapos Nabire terkait bantuan dana studi, Sekda Intan Jaya, Asir Mirip, S.Pd, M.Si angkat bicara. Kata dia, dana bantuan studi sudah dibagikan ke semua kota studi. Mekanisme pembagian dana bantuan studi saat ini memang berbeda dengan pendistribusian di waktu yang lalu. Bedanya, saat ini sudah menggunakan data online sementara di waktu yang lalu menggunakan data offline.

Foto berita: Wabub Dogiyai Angkat Bicara DOB Papua Tengah
Pemda Dogiyai

Wabub Dogiyai Angkat Bicara DOB Papua Tengah

DOGIYAI - Di tahun 2020 melalui APBD Kabupaten Dogiyai, Pemekaran DOB Kabupaten Mapiha menjadi salah satu program Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa, S.IP. dan Wakil Bupati Dogiyai Oskar Makai, SH yang juga putra asli wilayah Mapiha yang terdiri dari lima distrik ditetapkan sebagai Ketua Tim Pemekaran DOB Kabupaten Mapiha oleh Bupati Dogiyai.

Foto berita: Gubernur Tolak Pemekaran, Tim Relawan Angkat Bicara
Nabire

Gubernur Tolak Pemekaran, Tim Relawan Angkat Bicara

NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua tidak akan menyetujui pembentukan daerah otonom baru untuk dua provinsi, yakni Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah. Gubernur Papua, Lukas Enembe menyebutkan babhwa dua pembentukan propinsi ini tanpa mekanisme dan aturan yang jelas. Di