Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
9190 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah membuka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari delapan kabupaten di wilayah tersebut, Senin (31/8/2026).
Menjelang rencana aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang dijadwalkan berlangsung Senin (31/8/2026), Polres Nabire menyiapkan 350 personel gabungan untuk mengawal seluruh rangkaian kegiatan.
Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah terus bergerak konsisten mengedepankan pendekatan dialogis dan persuasif. Langkah ini masif dilakukan demi menjaga stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukumnya.
Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah gencar melaksanakan komunikasi penggalangan ke wilayah akar rumput.
Kedatangan mereka membawa satu tuntutan utama, yakni meminta Pemerintah Kabupaten Nabire mengakomodasi pembangunan jalan aspal di Kampung Gerbang Sadu, yang selama ini dinilai minim mendapat perhatian pembangunan.
HUKUM pidana Indonesia kembali menghadapi ujian berat dalam menyelaraskan rasa keadilan masyarakat dengan kepastian hukum formal. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yang dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), tuntutan dan ancaman pidana penjara maksimal secara absolut dikunci pada angka 10 tahun penjara, meskipun korbannya juga merupakan seorang anak.
Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si, secara resmi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire, pada Senin (31/8/2026).
Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKT) bersama Wakil Ketua IKT mengimbau seluruh peserta yang mengawal jalannya persidangan di luar gedung Pengadilan Negeri Nabire agar tetap tertib, menjaga kedamaian serta tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menghadapi dampak kemarau panjang yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih, Pemerintah Kabupaten Nabire mengambil langkah cepat dengan mendorong percepatan pembuatan sumur bor di sejumlah wilayah terdampak, Sabtu (29/8/2026).
“Keberhasilan aksi damai membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Karena itu, mari bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar kegiatan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.